JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mendorong Uni Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) untuk fokus menangani akar masalah konflik, seiring dengan semakin meningkatnya titik konflik dan ketegangan di berbagai belahan Dunia.
Mardani mengatakan isu-isu konflik seperti Gaza dan Palestina, titik konflik di Timur Tengah, maupun situasi rentan di kawasan Afrika, perlu dilihat dalam skema yang lebih luas dengan menangani permasalahan di hilir tidak hanya di hulu
Beberapa indikator seperti Indeks Demokrasi yang diluncurkan oleh The Economist Intelligence Unit, menunjukkan penurunan kualitas demokrasi global hingga hanya 17 persen dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), di mana target tercapai pada 2030 dan adanya peningkatan konflik menunjukkan relasi signifikan dari situasi pembangunan dengan sikap bermusuhan.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pertemuan ke-296 IPU Executive Committee di Olympia, Yunani, Minggu (29/6/2025). Mardani menyampaikan hal ini dalam rangka menyikapi situasi krisis dan titik konflik yang membara di beberapa tempat saat ini termasuk di Timur Tengah.
“Mari kita fokus pada akar masalah bukan hanya pada dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, perlu kiranya juga kita memiliki semangat pada upaya pembangunan seperti meningkatkan pencapaian global tujuan pembangunan berkelanjutan hingga pembenahan institusi-institusi demokrasi,” lanjutnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (30/6/2025)
Diketahui, pertemuan ini merupakan rapat pimpinan IPU yang membahas beberapa agenda penting organisasi global tersebut yang dihadiri oleh perwakilan parlemen dari Aljazair, Australia, Azerbaijan, Indonesia, Nigeria, Polandia, Prancis, Qatar, RD Kongo, Spanyol, Yordania, Yunani, dan Zambia.
Lebih lanjut, dalam pembahasan mengenai mekanisme IPU untuk menyikapi situasi krisis, Mardani menekankan perlunya pemahaman komprehensif akan respon dan penyelesaian krisis hingga penciptaan upaya damai pascakonflik. Ia juga menegaskan agar dialog untuk perdamaian dan keamanan untuk tetap menjadi bagian dialektika di IPU mengingat gejolak global yang belum juga padam di kawasan-kawasan tersebut.
Di sisi lain, Mardani juga mendorong IPU untuk merespon secara cepat setiap peristiwa krisis yang terjadi. Dorongan tersebut disampaikan menyikapi aspirasi Parlemen Qatar yang mengharapkan IPU bersikap dalam situasi terakhir berkaitan dengan konflik Iran-Israel yang berujung pada serangan misil Iran ke wilayah Qatar. Parlemen Aljazair bahkan menuntut ada pernyataan sikap tertulis dari IPU terkait hal tersebut.
Sebagai salah satu organisasi global yang menaungi parlemen-parlemen di dunia dan berdiri pada 1889 jauh sebelum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), IPU memiliki sejarah panjang untuk berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dan mediasi melalui dialog dan negosiasi. DPR RI memiliki rekam jejak signifikan dalam kontribusi internasional mekanisme dialog demi perdamaian via IPU.
Salah satu kontribusi DPR RI adalah memfasilitasi terbentuknya Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Ukraina, yang disepakati melalui resolusi pada IPU ke-144, Maret 2022 lalu. “DPR RI juga konsisten terlibat dalam isu Palestina dengan aktif menjadi anggota Komite Urusan Timur Tengah di IPU,” terang Politisi Fraksi PKS ini.
Selain membahas mengenai platform dan mekanisme IPU dalam mengatasi krisis, rapat juga juga membahas beberapa status keanggotaan sejumlah parlemen seperti Nigeria dan Venezuela, mekanisme organisasi dalam memperkuat isu gender, hingga rencana penyusunan strategi organisasi terbaru yang direncanakan berlaku 2027-2031.
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Hadi
Sumber Berita : DPR RI
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
