Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma SH, MHum menekankan pentingnya DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu serentak 2024 ini. Pasalnya, terdapat sejumlah pengaduan masyarakat yang diterima posko pengaduan DPD yang terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia.
“Pasca pemungutan suara pada pemilu, DPD RI membentuk posko-posko pengaduan di semua provinsi di Indonesia. Laporan masyarakat disampaikan ke posko, dan juga kepada Anggota DPD RI. Semua itu dikaji dengan baik hingga disampaikan pada Rapat Paripurna, termasuk juga usulan dari beberapa senator tentang perlu adanya pansus ini menanggapi persoalan pemilu,” ujar Filep saat wawancaea eksklusif bersama CNN Indonesia, Selasa (5/3/2024).
“Ada beberapa pengaduan yang menurut kami sangat perlu ditindaklanjuti. Diantaranya, terkait tentang sistem informasi pemilu, pelaksanaan pemilu pada 14 Februari, terjadi hal-hal yang diadukan yang bagi kami perlu didalami apakah sesuai dengan Asas Pemilu sebagaimana amanat konstitusi? Apakah terdapat lembaga maupun pihak-pihak terkait yang secara terstruktur, masif dan sistematis terlibat hal-hal yang tidak sesuai aturan yang berlaku,” kata Filep lagi.
Lebih lanjut, senator Papua Barat ini menyampaikan bahwa pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu dipandang urgen lantaran DPD turut berkewajiban mengawasi, mengawal sekaligus menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu sesuai UU sebagai indikator penting kualitas demokrasi di Indonesia. Terlebih, DPD RI merupakan lembaga negara anak kandung Reformasi.
1 2 3 4 Selanjutnya
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
