Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu, Filep Wamafma DPD Berkewajiban Jamin Kualitas Pemilu dan Demokrasi

Politikus sekaligus akademisi itu menambahkan bahwa Pansus tersebut akan bekerja selama 3 bulan ke depan dan dapat diperpanjang 3 bulan selanjutnya. Menurutnya, pansus akan bekerja membedah dan mengkaji aduan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan dapat memanggil Bawaslu serta unsur-unsur lain yang menurut pengaduan patut dimintai keterangan.

Seperti diketahui, DPD RI menyetujui pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3).

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti yang memimpin sidang menyampaikan, Pansus Kecurangan Pemilu itu akan dijalankan oleh Komite I sesuai bidang tugas dan fungsinya.

“Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya ketika memimpin sidang.

“Setuju,” timpal peserta yang hadir.

“Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini,” lanjut LaNyalla.

1 2 3 4 Selanjutnya

Temukan berita-berita menarik lainnya

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya