Bagja Ingatkan Perangkat Desa tak Berpolitik

Kamis, 7 Desember 2023 | 10:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan imbauan untuk seluruh kepala atau perangkat daerah untuk menghindari kegiatan politik jelang Pemilu 2024.

Himbauan ini dikeluarkan buntut adanya pelanggaran dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang mendukung salah satu capres-cawapres 2024 beberapa waktu lalu.

“Kami sekarang sudah sampaikan juga imbauan dan perintah kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota untuk membuat surat imbauan kepada teman-teman kepala desa dan aparatur desa, khususnya ke Kepala Desa,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Jakarta .

Bagja menjelaskan himbauan dari Bawaslu ini menyangkut beberapa hal soal larangan dan kewajiban para perangkat daerah. Salah satunya perangkat desa dilarang melakukan kegiatan yang bernuansa politis jelang Pemilu 2024.

Baca Juga:  Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

“Karena sekarang kita sudah masa kampanye. Masa kampanye agak rigid ini untuk kepala desa, karena mereka punya kewenangan. Inilah yang kita harapkan bisa kita lakukan,” jelas Bagja.

Sebelumnya, Bawaslu menyebut bahwa kasus perangkat desa yang mendukung calon presiden dan wakil presiden (capres – cawapres) tertentu sudah masuk kepada temuan pelanggaran Bawaslu.

“Kasus silaturahmi APDESI itu sudah masuk kepada temuan, sudah diregister sebagai temuan oleh Bawaslu DKI Jakarta,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan.

Bawaslu sudah memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut. dalam pemeriksaan itu ditemukan ada dua kasus yang dilakukan oleh perangkat desa.

Baca Juga:  Mardani : Gibran Niat Mundur, Tidak Hentikan Proses Penggunaan HMP

“Kami akan melihat berbagai proses yang ada sehingga kemudian bisa ditentukan ini pelanggarannya apa. Kalau terlibat kepala desa, maka pelanggaran undang-undang pemilu dan undang-undang pemerintahan desa,” jelasnys

Bagja mengungkapkan bahwa Bawaslu maupun Kemendagri bisa melakukan teguran dan peringatan terhadap perangkat desa tersebut. Teguran dan peringatan ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Jadi kami harapkan nanti teman-teman kepala desa tidak melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, baik menguntungkan atau merugikan. Apalagi dalam kewenangannya, itu yang tidak boleh,” pungkasnya.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama
Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final
Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai
Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas
Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas
Ini Hasil Pertemuan Xi Jinping dan Prabowo
Geely Okavango Resmi Hadir di Pasar Indonesia
Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 2 Drone Houthi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:47 WIB

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 November 2026 - 22:43 WIB

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 November 2026 - 22:35 WIB

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 November 2026 - 22:30 WIB

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 November 2026 - 22:25 WIB

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Berita Terbaru

Berita Utama

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:47 WIB

Berita Utama

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:43 WIB

Berita Utama

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:35 WIB

Berita Utama

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:30 WIB

Berita Utama

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:25 WIB