Ia mengatakan aplikasi ini juga nantinya akan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Menurutnya, Perpres ini juga sedang dalam pembahasan untuk dilakukan revisi sehingga dalam aturannya nanti, salah satunya menegaskan mengenai sektor mana saja yang tepat untuk mendapatkan pertalite.
“Mendorong seluruh masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya sampai revisi Perpres itu keluar. Diharapkan nanti sudah ada yang mengatur untuk lebih jelas lagi konsumen mana yang berhak dan tepat sasaran karena sudah menggunakan mekanisme sistem digitalisasi,” katanya.
Pada bagian lai, Awan mengatakan per 1 Oktober 2022 kemarinn Provinsi Lampung telah mendapatkan tambahan kuota untuk BBM JBT dan JBKP jenis solar dan pertalite.
“Kami juga akan siap menyampaikan ke pertamina pusat khususnya terkait dengan banyaknya potensi daerah di Provinsi Lampung terkait dengan kandungan mineral binyak bumi yang seharusnya bisa dioptimalkan kembali,” ujarnya.
Acara ini juga turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Pemerintah Kabupaten/Kota.##
