Laporan: Annis
PEKANBARU – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi buat aplikasi “SemuaNews” yang baru saja diluncurkan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Budi Arie sangat merespon positif, bila ada aplikasi yang tidak berisi hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan lainnya, seperti yang dilakukan SemuaNews.
Bahkan, dia memerintahkan Kepala Dinas Kominfotik Riau, Erisman Yahya, agar menginfentarisir dan melaporkan ke Kementrian Kominfo media-media yang suka menulis bohong, tanpa fakta, tidak berimbang, meresahkan dan belum terverifikasi di Dewan Pers. “Kita akan tindak,” tegasnya di Pekanbaru Jumat (25/8).
Menteri juga memberikan apresiasi kepada organisasi pers di Indonesia yang ikut membuat suasana jadi tenang, damai dan tentram. Apalagi dalam tahun-tahun politik ini. Peran wartawan dan organisasi pers serta media sangat besar dan menentukan. “Kita mengapresiasi semua itu. Dan ini memang tugas kita bersama,” tambahnya.
Sebelumnya, Budi Arie sempat bertanya, “SemuaNews ini apa?” Setelah dijelaskan bahwa aplikasi ini dilahirkan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), untuk kepentingan berita secara nasional, Menteri lalu mengatakan; “Bagus itu,” seraya mempersilahkan kru SemuaNews untuk mengambil foto dirinya.
Seperti diberitakan sejumlah media, JMSI Indonesia meluncurkan aplikasi SemuaNews di Jaya Suprana School of Performing Arts, Mall of Indonesia (MoI), Kelapa Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
SemuaNews merupakan platform yang dibangun JMSI untuk mendukung upaya menciptakan ruang publik digital yang jauh dari hoax (kabar bohong) dan hate speech (ujaran kebencian).
Menurut Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, melalui SemuaNews, masyarakat pembaca akan mendapatkan informasi yang berasal dari media yang sudah terverifikasi, baik secara administrasi maupun faktual, dalam pendataan di Dewan Pers.
“Aplikasi ini tidak hanya untuk anggota JMSI saja, tetapi terbuka untuk semua media. Maka namanya SemuaNews. Untuk semua publishers, untuk semua audiences, untuk semua anak bangsa Indonesia,” kata Teguh.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, yang ikut dalam peluncuran, juga memberikan apresiasi yang tinggi pada inisiatif JMSI. Dia mengatakan platform yang dikerjakan JMSI ini dapat menjadi platform alternatif.
“Mungkin aplikasi seperti ini juga bisa diinisiasi organisasi media lain. Terima kasih juga karena mengedepankan media yang sudah terverifikasi, artinya menjalankan UU 40/1999 tentang Pers,” kata Ninik.
Infrastruktur Komunikasi
Di tempat terpisah, Menteri Kominfo juga memberikan semangat kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk meneruskan membangun infrastruktur komunikasi. Karena sejauh ini pihaknya juga akan melanjutkan proyek strategis nasional berupa pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk menjangkau jaringan komunikasi daerah.
Dalam kunjungan kerja selama dua hari ke Riau Kamis dan Jumat (24/25/8), Pemerintah RI, tegas Menkominfo akan menggelontorkan kembali dana untuk melanjutkan proyek tersebut, meski proyek BTS 4G itu masih diusut penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung. Beberapa orang bahkan sudah menjadi tersangka, termasuk mantan menteri Johnny G Plate.
Kehadiran proyek BTS 4G, lanjutnya, untuk mengatasi desa dan kelurahan di wilayah 3T yang tidak terjangkau sinyal internet 4G. Namun, dalam perjalanannya proyek ini berujung mangkrak karena perusahaan konsorsium tidak sanggup lagi mengerjakan sesuai kontrak yang disepakati. Berdasarkan penyidikan, proyek tersebut ditaksir merugikan negara sebesar Rp8 triliun dari Rp 10 triliun yang dianggarkan.
Menurut Budi Arie, bagaimanapun untuk mewujudkan Indonesia yang maju, maka harus dimulai dari desa terlebih dahulu. Karena itu infrastruktur digital juga punya peranan untuk mendukung kemajuan desa tersebut.
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, pada kesempatan itu, sangat mengharapkan Menteri Budi Arie mendukung pembangun infrastruktur telekomunikasi di wilayahnya. Karena hingga saat ini masih ada daerah di Riau yang blank-spot dan low-signal.
“Kami harap Pak Menteri dapat membantu pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Riau untuk mewujudkan desa digital. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah 12 kabupaten/kota di Riau terkait daerah yang masih blank-spot dan low-signal,” ujar Gubri.
Gubernur menambahkan, Infrastruktur digital adalah program prioritas Riau, dan sudah sejak lama mereka impikan. Karena digitalisasi tidak mungkin diwujudkan kalau tidak ada infrastruktur digital. Karena itu, dia berharap agar pemerintah pusat mambantu mewujudkannya.
Menjawab harapan kepala daerah ini, Menkominfo menyebut, keluhan dan keinginan masyarakat ini, akan segera ditindaklanjuti. “Memang ini jadi masalah dihampir seluruh daerah terluar di Indonesia. Solusinya selain pembangunan BTS, juga nantinya akan menggunakan satelit,” sebutnya.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejauh ini ada 437 desa di Riau masih status low-signal, yakni Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena itu, setidaknya ada 30 desa yang sangat memerlukan pembangunan BTS dan infrastruktur serta jaringan tersebut. ##
