Anggota DPR Sebut Penggantian Logo Halal Bukan Prioritas

Senin, 14 Maret 2022 | 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai penggantian logo label halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukanlah hal yang urgensi dari upaya perbaikan kualitas pelayanan JPH. Apalagi kemudian logo baru ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat bahkan menjadi tranding di sejumlah pemberitaan.

“Label halal baru yang dibuat BPJPH Kementerian Agama justru kontraproduktif bagi upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia,” ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengatakan seharusnya BPJPH yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal seharusnya memulai kinerjanya dengan membangun kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk menjamin JPH bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi dan UU.

Baca Juga:  Kristomei: Karhutla Lampung, 110 Titik Api, 68 Ha Masih Terbakar

“BPJPH misalnya fokus pada upaya sosialisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan JPH yang baru yang lebih sederhana, mudah, dan tidak memberatkan para pelaku usaha UMKM. Sekaligus menjamin kepercayaan publik bahwa sertifikasi kredibel dan terpercaya karena fatwa halal tetap menjadi domain ulama di Majelis Ulama Indonesia yang merupakan himpunan ulama dari berbagai ormas Islam,” terang Jazuli.

Jangan malah muncul dengan hal-hal yang bukan prioritas seperti penggantian logo atau label seperti ini yang jelas membutuhkan sosialisasi, proses administrasi barus, dan seterusnya.  Apalagi, lanjut Jazuli logo baru ini tidak lebih baik, tidak lebih simpel dan tidak lebih jelas daripada logo lama sehingga bisa dipahami oleh konsumen sebagai label halal yang relatif universal bentuk dan modelnya di berbagai negara.

Baca Juga:  PBB: Operasi Militer Israel Picu Pengungsian Palestina dari Deir al-Balah di Gaza

“Ini kan namanya menghabiskan energi yang tidak perlu. Padahal semangat dari UU JPH yang melahirkan BPJPH agar pelayanan publik atas jaminan kehalalan produk lebih baik, lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam membeli produk-produk konsumsi,” pungkas Jazuli.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair
Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji
Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji
Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu
Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia
4 Kapolres di Lampung di Rotasi
Belasan Merek Otomotif Tiongkok Hadir di GAIKINDO Auto Week 2026
Pezeshkian Sebut Iran Sedang Perang Ekonomi “Senyap”

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 22:16 WIB

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 November 2026 - 22:11 WIB

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 22:02 WIB

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 20:00 WIB

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 November 2026 - 19:54 WIB

Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia

Berita Terbaru

Berita Utama

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:16 WIB

Berita Utama

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:11 WIB

Berita Utama

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:02 WIB

Berita Utama

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:00 WIB