Anggota DPR Sebut Penggantian Logo Halal Bukan Prioritas

Senin, 14 Maret 2022 | 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai penggantian logo label halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukanlah hal yang urgensi dari upaya perbaikan kualitas pelayanan JPH. Apalagi kemudian logo baru ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat bahkan menjadi tranding di sejumlah pemberitaan.

“Label halal baru yang dibuat BPJPH Kementerian Agama justru kontraproduktif bagi upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia,” ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengatakan seharusnya BPJPH yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal seharusnya memulai kinerjanya dengan membangun kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk menjamin JPH bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi dan UU.

Baca Juga:  Program HELAU Bawa Lampung Selatan Daerah Berprestasi 2026

“BPJPH misalnya fokus pada upaya sosialisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan JPH yang baru yang lebih sederhana, mudah, dan tidak memberatkan para pelaku usaha UMKM. Sekaligus menjamin kepercayaan publik bahwa sertifikasi kredibel dan terpercaya karena fatwa halal tetap menjadi domain ulama di Majelis Ulama Indonesia yang merupakan himpunan ulama dari berbagai ormas Islam,” terang Jazuli.

Jangan malah muncul dengan hal-hal yang bukan prioritas seperti penggantian logo atau label seperti ini yang jelas membutuhkan sosialisasi, proses administrasi barus, dan seterusnya.  Apalagi, lanjut Jazuli logo baru ini tidak lebih baik, tidak lebih simpel dan tidak lebih jelas daripada logo lama sehingga bisa dipahami oleh konsumen sebagai label halal yang relatif universal bentuk dan modelnya di berbagai negara.

Baca Juga:  Presiden Iran Siap Perluas Kerja Sama dengan Pakistan

“Ini kan namanya menghabiskan energi yang tidak perlu. Padahal semangat dari UU JPH yang melahirkan BPJPH agar pelayanan publik atas jaminan kehalalan produk lebih baik, lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam membeli produk-produk konsumsi,” pungkas Jazuli.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Way Kanan Terima Penghargaan Kabupaten Berprestasi
OPEC Turunkan Perkiraan Permintaan Minyak 2026
PT. BSA Kembali Adem
Adinata Resmi Jabat sebagai Ka Kwaran Gerakan Pramuka Kecamatan Kasui 
Menuju Negara Terkemuka 2035, Vietnam Bidik 10 Juta Pekerja Kuasai AI
Lampung Raih Terbaik II Akses Penduduk dan Pendidikan 
Program HELAU Bawa Lampung Selatan Daerah Berprestasi 2026
Festival Krakatau XXXV;  Momentum Perkuat Daya Saing Wisata

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 10:52 WIB

Way Kanan Terima Penghargaan Kabupaten Berprestasi

Kamis, 13 Agustus 2026 - 10:11 WIB

OPEC Turunkan Perkiraan Permintaan Minyak 2026

Kamis, 13 Agustus 2026 - 10:00 WIB

PT. BSA Kembali Adem

Kamis, 13 Agustus 2026 - 08:55 WIB

Adinata Resmi Jabat sebagai Ka Kwaran Gerakan Pramuka Kecamatan Kasui 

Kamis, 13 Agustus 2026 - 08:25 WIB

Menuju Negara Terkemuka 2035, Vietnam Bidik 10 Juta Pekerja Kuasai AI

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Way Kanan Terima Penghargaan Kabupaten Berprestasi

Kamis, 13 Agu 2026 - 10:52 WIB

OPEC Turunkan Perkiraan Permintaan Minyak 2026

#indonesiaswasembada

OPEC Turunkan Perkiraan Permintaan Minyak 2026

Kamis, 13 Agu 2026 - 10:11 WIB

#indonesiaswasembada

PT. BSA Kembali Adem

Kamis, 13 Agu 2026 - 10:00 WIB

#indonesiaswasembada

Adinata Resmi Jabat sebagai Ka Kwaran Gerakan Pramuka Kecamatan Kasui 

Kamis, 13 Agu 2026 - 08:55 WIB

Ibukota Vietnam Hanoi [Xin]

#indonesiaswasembada

Menuju Negara Terkemuka 2035, Vietnam Bidik 10 Juta Pekerja Kuasai AI

Kamis, 13 Agu 2026 - 08:25 WIB