JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Nadiem Makarim saat membahas RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2025, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Disampaikan Mendikbudristek, bahwa alokasi Pagu Indikatif Belanja K/L Kemendikbudristek RI TA 2025 sebesar Rp83.187.821.056.000, atau turun sekitar 15 Triliun dari Tahun 2024. Karenanya, Mendikbud mengusulan tambahan sebesar anggaran Rp25.013.159.081.000.
Namun demikian, menanggapi permintaan penambahan anggaran tersebut, Anita meminta Kemendikbudristek melakukan intropeksi terlebih dahulu, khususnya dalam mengelola anggaran.
“Jangan terperangkap dalam kesedihan karena pengurangan anggaran. Sebaliknya, kita harus bertanya apakah dana yang sudah diberikan selama ini telah dikelola dengan baik atau tidak,” katanya.
Anita menilai Nadiem dan jajarannya tidak memanfaatkan anggaran besar yang tersedia dengan baik karena masih banyak ditemukan masalah. Anita pun menyampaikan temuan masalah pendidikan di daerah pemilihannya, Dapil NTT II.
“Karena sampai hari ini, Pak Menteri, berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan APBN ke daerah. Di antaranya, adalah persoalan guru PPPK yang sudah lolos seleksi namun belum menerima SK, guru-guru di Kupang yang belum menerima tunjangan, serta bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai meskipun anggaran telah dialokasikan sejak tahun 2021,” ujar Anita.
Di sisi lain, ia juga mengecam adanya Peraturan Sekjen Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa rekomendasi dan temuan dari DPR akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Menurutnya, usulan wakil rakyat sebagai lembaga tinggi negara tidak seharusnya diverifikasi oleh dinas di tingkat daerah.
“Jadi kalau mau diverifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas. (Lalu) dinas melakukan verifikasi terhadap sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Saya marah, Pak Menteri, untuk kesekian kalinya,”kataya
Karena itu, ia meminta jajaran Kemendikbudristek untuk mau turun ke lapangan. Jangan hanya, tambahnya, mendengar penjelasan dari para kepala dinas pendidikan di daerah tetapi harus langsung ke penerima PIP..(*)
Penulis : Heri Suroyo
Sumber Berita : Jakarta
