Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!

Kamis, 25 Juli 2024 | 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG – Dewan Pers meminta wartawan dan perusahaan pers bersikap netral dan menjaga kepercayaan publik terlebih menjelang Plikada.

Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan, bisnis media adalah bisnis kepercayaan, maka jagalah kepercayaan publik pada media dengan menjaga narasi, keseimbangan dalam menulis para calon menjelang Pilkada.

“Memang tidak bisa dihindari jika menjelang Pilkada banyak ‘warna’ (cenderung ke partai tertentu) media menjelang media,” kata Agung di sela Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024, di Bandar Lampung Kamis (25/7).

Dewan Pers mengingatkan dalam ekskalasi jelang Pilkada wartawan dan perusahaan pers diminta profesional dalam mewartakan berita Pilkada. Agung mengapresiasi wartawan yang ikut konstelasi Pilkada.

Baca Juga:  Pemkab  Proses Berkas PAW Cawabup WK 

“Untuk itu dewan pers mengingatkan untuk cuti. Saya sarankan secara pribadi untuk berhenti saat wartawan sudah mendaftarkan diri di Pilkada, jangan kita memberitakan ASN, TNI/Polri untuk netral, tapi kita tidak netral,” paparnya.

Agung mengaku jika ia juga pimpinan media, kata dia, jika ada wartawannya yang ikut konstelasi Pilkada maka ia sarankan cuti bahkan disarankan berhenti, khawatir media tempat ia bekerja terbaca oleh masyarakat beritanya lebih dominan calon atau partai tertentu.

Baca Juga:  19 Tahun Warga Menanti, Bupati Egi Pastikan Akses Baru Ranji Diperbaiki Tahun Ini

“Padahal yang ‘berwarna’ itu wartawan kita, maka saya sarankan berhenti. Ini penting soal kode etik,” imbuhnya.

Agung berharap peserta workshop bisa mengaplikasikan kegiatan ini, karena wartawan diberikan tanggungjawab pada publik, untuk memberikan ruang yang sama pada setiap calon Pilkada.

“Agar masyarakat bisa tahu satu sama lain visi misi calon, apa yang kita sampaikan benar dan baik, publik harus tahu setiap calon. Dewan pers menjujung tinggi demokrasi,” katanya liwat jemsinewsnetwork.##


Penulis : Fidhelia


Editor : Nara J Afkar


Sumber Berita : Dewan Pers

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kompolnas RI Lakukan Penilaian ‘Kompolnas Awards 2026’
Trump Instruksikan Hentikan Pembicaraan dengan Iran
PBB Khawatir Penderitaan Warga Palestina di Tepi Barat
Perkuat Tata Organisasi untuk Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Komisi VIII DPR RI Dorong Masa Pelunasan Biaya Haji 2027 Diperpanjang
Peringati HUT ke 25, DPC Partai Demokrat Mesuji Lakukan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri 
World Robot Conference 2026 Resmi Dibuka di Beijing
M Husni: 81 Tahun Kemerdekaan, Ekonomi Indonesia Tumbuh dan Kerukunan Masyarakat Menguat

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 01:17 WIB

Kompolnas RI Lakukan Penilaian ‘Kompolnas Awards 2026’

Rabu, 19 Agustus 2026 - 23:26 WIB

Trump Instruksikan Hentikan Pembicaraan dengan Iran

Rabu, 19 Agustus 2026 - 22:31 WIB

PBB Khawatir Penderitaan Warga Palestina di Tepi Barat

Rabu, 19 Agustus 2026 - 21:47 WIB

Perkuat Tata Organisasi untuk Pemerintahan Efektif dan Berintegritas

Rabu, 19 Agustus 2026 - 21:09 WIB

Komisi VIII DPR RI Dorong Masa Pelunasan Biaya Haji 2027 Diperpanjang

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Kompolnas RI Lakukan Penilaian ‘Kompolnas Awards 2026’

Kamis, 20 Agu 2026 - 01:17 WIB

Donal Trump ngaku dirinya harus berganti pesawat di Turkiye. Karena sds ancaman [xin]

#indonesiaswasembada

Trump Instruksikan Hentikan Pembicaraan dengan Iran

Rabu, 19 Agu 2026 - 23:26 WIB

PASUKAN Israel menyerbu Desa Umm al-Kheir di daerah Masafer Yatta, sebelah selatan Hebron, Tepi Barat, dalam sebuah acara yang diadakan untuk memprotes kekerasan pemukim Israel pada 28 Juli 2026. (Xinhua)

#indonesiaswasembada

PBB Khawatir Penderitaan Warga Palestina di Tepi Barat

Rabu, 19 Agu 2026 - 22:31 WIB

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan [lmp]

#indonesiaswasembada

Perkuat Tata Organisasi untuk Pemerintahan Efektif dan Berintegritas

Rabu, 19 Agu 2026 - 21:47 WIB

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR RI Dorong Masa Pelunasan Biaya Haji 2027 Diperpanjang

Rabu, 19 Agu 2026 - 21:09 WIB