Hingga kini, menurut Yantoni, DPRD Tulangbawang Barat masih terus memonitor perkembangan tindaklanjut rekomendasi yang mereka keluarkan.
“Toh kami berharap juga hasilnya karena memang rekomendasi ini sudah ada Tim Gugus Tugas. Sekali lagi apa yang diperbuat mereka?,” sesalnya.
Nah ini sudah disoroti sampai DPR RI, kita minta juga bagaimana DPR RI itu nanti berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Pusat supaya masalah ini betul-betul bisa terungkap, kalau kami DPRD Tulangbawang Barat bukan akan memperkeruh keadaan, bukan membuat masalah. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini, jangan sampai nanti berlarut-larut dan kembali yang korban di pihak masyarakat, masyarakat yang tetap dikorbankan, paparnya.
“Karena memang ketidaktahuan masyarakat. Selain itu karena mereka sudah merasa tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah, penegak hukum dan lembaga-lembaga yang ada. Kemudian mereka mengambil inisiatif melakukan kemauan mereka sendiri, akhirnya masih salah. Inilah yang terjadi pada saat ini,” ujarnya.
Dikatakan Yantoni, pihaknya sudah berpesan dalam perjuangan masyarakat adat untuk berhati-hati dengan pemelintiran permasalahan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Dari terdahulu kami selalu menyampaikan bahwa menuntut hak, memperjuangkan hak itu memang sudah menjadi kewajiban. Tapi tentunya mohon satukan keikhlasan dengan doa. Kemudian kita harus tahu peraturan dan perundang-undangan supaya jangan terjebak karena kita memang benar akhirnya jadi disalahkan karena dipelintir permasalahannya,” ucap dia.
1 2 3 Selanjutnya
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
