Yantoni Desak Tim Gugus Tugas Tindaklanjuti Rekomendasi Penyelesaian Konflik Lahan Ulayat

Selasa, 20 September 2022 | 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yantoni, ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat saat ditemui dikediamannya. Senin (19/9) malam.

Yantoni, ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat saat ditemui dikediamannya. Senin (19/9) malam.

Laporan : Vini

TULANGBAWANG BARAT – Ketua Komisi 1 DPRD Tulangbawang Barat, Yantoni mengecam kinerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat yang terkesan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil hearing yang telah dikeluarkan oleh pihaknya dalam upaya penyelesaian konflik lahan Ulayat masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa dengan PT Huma Indah Mekar (PT HIM) beberapa bulan yang lalu.

“Kalau permasalahan mafia tanah itu kan kita semua tahu bahkan semua petinggi negara termasuk DPR RI sudah menyampaikan demikian, artinya secara langsung dan tidak langsung sudah mengetahui permasalahan legalitas tanah di tempat kita,” kata Yantoni saat ditemui dikediamannya Senin (19/9) malam.

Yantoni mengharapkan kepada semua pihak untuk berbuat nyata dan tidak sekedar bicara-bicara saja seperti yang terjadi selama ini.

Baca Juga:  Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat Amankan 2 Pemuda Atas Dugaan Kepemilikan Sabu

“Tapi saya berharap kita bersama-sama sekarang ini jangan cuma sebatas mengucapkan tapi bagaimana kita berbuat,” sentilnya.

Dia melanjutkan, “Karena kami DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat sudah banyak berbuat, tetapi mohon dengan segala pihak supaya permasalahan ini bisa selesai jangan kita sudah melihat suatu kejadian hanya melihat tetapi tidak mencari solusi demi kebaikan bersama. Kami berharap semua pihak yang terkait menyelesaikan masalah yang sudah diketahui bersama”.

Yantoni merasa sangat prihatin dengan sikap diamnya para oknum lembaga terkait yang berwenang dalam persoalan tanah Ulayat ini, hingga terkesan sengaja membiarkan berlarut-larut.

Baca Juga:  Krakatau Festival Kembali Hadir, Wujud Cinta Budaya dan Ekonomi Kreatif Lampung

“Kalau kita melihat apa yang terjadi di kasus konflik pertanahan antara masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa dengan PT HIM ini, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena apa yang saya sampaikan tadi, kita yang berada di lembaga yang mempunyai kewenangan hanya diam, kalau kami (DPRD) tugas kami ya itu, sudah selesai. Artinya kami berbuat untuk masyarakat sepenuh kemampuan, kami sampai mengeluarkan rekomendasi lho. Rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat untuk ditindaklanjuti,” ulasnya.

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025
Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli
Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius
Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD
FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti
DPRD Mesuji Gelar Paripurna Raperda Tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2024
PFI Pusat Tunjuk Juniardi Sebagai Plt Ketua PFI Lampung
Pemprov Lampung Ikuti Rapat Persiapan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Zulkifli Hasan

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:48 WIB

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:58 WIB

Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:52 WIB

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:45 WIB

FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Jul 2025 - 13:48 WIB

#indonesiaswasembada

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Jul 2025 - 09:52 WIB