Laporan : Heri Suroyo
pJAKARTA – Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disuarakan sejumlah tokoh yang tergabung di Petisi 100 saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu, terus berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Menyoroti wacana tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Senin (15/1/2024), mensinyalir wacana tersebut sebagai upaya pengalihan kemenangan mayoritas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau wapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Bagaimana mungkin umur pemerintahan pak Jokowi yang tinggal 9 bulan lagi, ada upaya pemakzulan. Makanya saya menggaungkan tagar aklamasi (Prabowo-Gibran), sebagai upaya menyelamatkan bangsa ini,” ujarnya.
Apalagi, menurut pendapat Fahri, asing sangat berkepentingan untuk memanfaatkan waktu selama lima bulan jika ada Pilpres 2024 putaran kedua yang akan digelar pada 26 Juni mendatang di tengah ketegangan geopolitik global.
Ia mengatakan, pada 26 Juni nanti, kira-kira 4-5 bulan lagi, ketegangan geopolitik bisa saja di impor masuk ke Indonesia, targetnya untuk mengguncang keadaan supaya terjadi apa yang mereka sebut sebagai perubahan.
“Ini yang harus diselamatkan. Karenanya kita harus bisa memastikan 14 Februari 2024 pintu masuknya gejolak global ke Indonesia tertutup rapat dengan cara menuntaskan Pemilu pada 14 Februari. Maka hari-hari ini kita akan menyaksikan, seharusnya, semakin banyak yang akan datang dan menyatakan diri secara aklamasi ‘kita memilih Prabowo-Gibran’. Ide besar ini lah yang kami sejak awal di di Partai Gelora sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan keduanya mendukung,” papar mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.
Bangsa Indonesia, kata Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut, adalah bangsa yang besar. Maka dari itu, jangan boleh ijinkan spekulasi terhadap bangsa ini, apalagi melibatkan asing.
“Karena, sekali lagi saya katakan, ini adalah bangsa yang bisa kita gunakan untuk perjuangan global. Kita kawal pak Jokowi sampai ujung dengan cara kita menangkan Partai Gelora, Insyaallah Partai Gelora masuk Senayan (DPR RI) dan menjadi mitra koalisi pemerintah,” pungkas Fahri Hamzah.
Seperti diketahui, pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pada Selasa (9/1/2024) lalu, meminta agar Presiden Jokowi dimakzulkan.
Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto. Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin Pemilu 2024 berjalan tanpa presiden.
Salah satu alasan Petisi 100, sebagaimana disampaikan Perwakilan Petisi 100 PDR, Rizal Fadillah adalah karena Presiden Jokowi ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui Pemilu 2024.
Hal itu merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Jadi contoh perilaku politik otoriter, seolah ‘negara adalah aku.’
“Begitu juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu, agar seluruhnya dapat dikendalikan presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta pengkhianatan negara, yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 10O. Semua itu menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum dapat segera dimakzulkan,” tandasnya.(*)
