Warga Anak Tuha Mulai Mengurus Tali Asih dan Izin Memanen Tanaman yang Tertinggal di Lahan PT BSA

Senin, 25 September 2023 | 09:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Annisa

LAMPUNG – Sejumlah warga dari tiga kampung di Kecamatan Anak Tuha mulai mendatangi Posko Kelompok Kerja (Pokja) Forkopimda untuk menerima tali asih maupun izin memanen tanaman mereka yang ada di lahan PT Bumi Sentosa Abadi (PT BSA).

Perusahaan menyiapkan dana segar sebanyak Rp 2,5 miliar untuk penggantian tanam tumbuh milik warga yang dibersihkan oleh PT BSA.

Salah satu warga bernama Apan mengatakan dia telah mendatangi Posko Pokja Forkopimda untuk meminta bantuan memanen tanamannya yang berada di tengah lahan PT BSA.

Menurutnya lantaran lokasi kebunnya berada jauh di tengah, Apan mengaku kesulitan untuk mengangkut hasil panen.

“Saya punya area di tengah kebun, jadi saya minta bantuan buat panen terlebih dahulu, alhamdulilah nanti dibantu,” katanya, Minggu (24/9/2023).

Baca Juga:  DPR RI Soroti Kasus Penyekapan Perempuan di Jabar

Warga lain bernama Riswanto juga mengaku telah mendatangi Posko Pokja untuk mengurus kebun garapannya.

Riswanto membawa sertfikat tanah atas kebunnya itu untuk diverifikasi oleh tim Pokja.

“Iya saya sudah datang ke posko (pokja) untuk mengurus kebun saya yang ada di tengah. Semoga cepat diverifikasi,” kata dia.

Sedangkan Riski Febrianto, warga Negara Aji Tua mengatakan dia mendatangi posko pokja untuk melakukan konfirmasi terkait tanah miliknya yang berbatasan dengan lahan PT BSA.

“Tanah saya berbatasan langsung dengan PT, jadi ke sini buat konfirmasi supaya tidak ada miskomunikasi terkait ambil alih lahan itu,” kata dia.

Baca Juga:  Wagub Lampung Temui Wakil Kepala BP BUMN

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Reynold Hutagalung mengatakan situasi pengolahan lahan oleh perusahaan berlangsung kondusif.

“Pengamanan berlangsung kondusif sampai saat ini,” kata Reynold.

Menurutnya berdasarkan data lapangan, para petani mulai memanen tanaman mereka secara swadaya.

“Dominan yang menjelang panen atau sudah berjalan beberapa bulan tanam, mereka minta izin untuk memanen sendiri,” kata Reynold.

Sedangkan dari data posko pokja, hingga saat ini ada sebanyak 27 warga sudah datang dan memberikan informasi lokasi penanaman dan jumlahnya untuk dihitung sebagai pengganti tali asih.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan
Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan
Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:38 WIB

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:15 WIB

Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB