Laporan : Vini
BANDARLAMPUNG – Salah satu misi yang akan dicapai dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, adalah mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, dengan indikator kinerja utamanya adalah nilai atau indeks reformasi birokrasi.
Namun demikian, untuk mewujudkan misi tersebut tidaklah mudah karena banyak aspek yang terkait sebagai akibat berkembangnya tuntutan reformasi, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun juga meliputi aspek-aspek kelembagaan, pengawasan, managemen SDM, perundang-undangan, akuntabilitas kinerja, mental aparatur, tatalaksana, dan pelayanan publik.
“Reformasi Birokrasi sangat penting dilakukan karena birokrasi merupakan lehernya pemerintah, bila Pelayanan Birokrasi baik maka masyarakat akan menilai pemimpinnya baik pula,” ucap Wakil Gubernur Lampung Chusnunia saat mewakili Gubernur Lampung membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Reformasi Birokrasi di Ballroom Hotel Novotel, Senin (26/9).
Rakor tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan seluruh Kasatker di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan menghadirkan Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.Publ., kemudian Tenaga Ahli Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Zuliansyah Putra Zulkarnaen, S.Sos., M.Si., dan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemendagri Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ sebagai pemateri/narasumber.
Oleh karena itu, menurut Wagub Chusnunia, Gubernur Lampung berharap kepada semua Pimpinan Perangkat Daerah agar menaruh kepedulian yang besar terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi diinstansinya masing-masing.
1 2 3 Selanjutnya
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
