Tidak Ada Larangan Presiden Untuk Kampanye dan Memihak

Rabu, 24 Januari 2024 | 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai, pernyataan Jokowi bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak.itu sebagai sinyal bahwa dirinya siap ‘turun gunung’ ikut mengkampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ujang, memang tidak ada aturan yang melarang presiden berpihak dan ikut berkampanye.

“Secara psikologis di situlah kepentingan personal dengan kepentingan sebagai presiden berkecamuk. Di satu sisi harus memenangkan anaknya. Di satu sisi publik ingin presiden menunjukkan jiwa negarawan. Saya melihat presiden akan turun gunung untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran,” kata Ujang di Jakarta ,Rabu (24/1/2024).

Baca Juga:  Ekspor Durian Kamboja ke China Melonjak Tajam

Menurutnya, sulit bagi presiden Jokowi untuk netral di Pemilu 2024 ini. Karena yang ikut kontestasi salah satunya adalah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Di mana Jokowi tentu ingin memenangkan Gibran untuk melanjutkan legacy kekuasaannya.
“Pertarungan batin Pak Jokowi sekarang adalah antara kepentingan pribadi dan jabatannya sebagai presiden,” ucap Ujang.

UU Pemilu mengatur bahwa beberapa pejabat negara dibolehkan berkampanye dan itu termuat di Pasal 299 UU Pemilu.
Dalam Pasal 299 ayat (1) tertulis, “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye”.

Pasal itu juga menyatakan bahwa pejabat negara yang merupakan kader partai politik (parpol) diizinkan untuk berkampanye.
Pejabat negara non-parpol juga bisa berkampanye jika sebagai capres-cawapres dan selama didaftarkan sebagai anggota tim kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Baca Juga:  8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships Resmi Dibuka

Namun demikian, Pasal 281 UU Pemilu memberi sejumlah syarat bagi pejabat negara yang berkampanye, termasuk para menteri dan kepala negara.

Selain harus cuti di luar tanggungan negara, mereka juga dilarang menggunakan sejumlah fasilitas negara. Ketentuan lebih jauh soal larangan memakai fasilitas negara untuk kampanye pejabat negara diatur dalam Pasal 304-305 UU Pemilu.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Rial Kalbadi Pimpin Langit Biru Indonesia ASRI Way Kanan 
Sensus Ekonomi 2026 dan Pentingnya Data Akurat
Seluruh Bhabinkamtibmas Bagi Bendera ke Masyarakat
Lebanon Sebut Perundingan dengan Israel Ada Kemajuan, soal Isu Tawanan dan Perbatasan
Gubernur Minta Karang Taruna Terus Rawat Kesetiakawanan dan Gotong Royong
HUT Ke-25,Demokrat Way Kanan Laksanakan Indonesia ASRI
Tiga Program CSR IMIP Raih Penghargaan ISRA 2026
PWI Lampung Pasang Target Emas untuk Futsal di Porwanas

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:59 WIB

Rial Kalbadi Pimpin Langit Biru Indonesia ASRI Way Kanan 

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:55 WIB

Sensus Ekonomi 2026 dan Pentingnya Data Akurat

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:50 WIB

Seluruh Bhabinkamtibmas Bagi Bendera ke Masyarakat

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:48 WIB

Lebanon Sebut Perundingan dengan Israel Ada Kemajuan, soal Isu Tawanan dan Perbatasan

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:00 WIB

Gubernur Minta Karang Taruna Terus Rawat Kesetiakawanan dan Gotong Royong

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Rial Kalbadi Pimpin Langit Biru Indonesia ASRI Way Kanan 

Sabtu, 8 Agu 2026 - 23:59 WIB

#indonesiaswasembada

Sensus Ekonomi 2026 dan Pentingnya Data Akurat

Sabtu, 8 Agu 2026 - 23:55 WIB

#indonesiaswasembada

Seluruh Bhabinkamtibmas Bagi Bendera ke Masyarakat

Sabtu, 8 Agu 2026 - 23:50 WIB

#indonesiaswasembada

Gubernur Minta Karang Taruna Terus Rawat Kesetiakawanan dan Gotong Royong

Sabtu, 8 Agu 2026 - 23:00 WIB