Kata KKN tak HOT Lagi…..

Selasa, 28 April 2026 | 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Catatan Doel Remos
HILANGNYA  isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari perhatian publik tidak berarti bahwa masalah ini telah terpecahkan, melainkan mungkin merupakan tanda bahwa situasi telah mendekati parah.

Ketika KKN tidak lagi menjadi sorotan utama, bisa jadi karena masyarakat telah kehilangan harapan atau merasa bahwa upaya melawan KKN sia-sia.

KKN adalah penyakit yang dapat menghancurkan fondasi negara dan merusak kepercayaan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius, KKN dapat menjadi lebih kuat dan sulit diatasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus waspada dan proaktif dalam melawan KKN.

Hilangnya perhatian pada KKN tidak berarti bahwa masalah ini telah hilang, melainkan mungkin merupakan tanda bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran dan upaya untuk melawan KKN. Kita harus terus memantau dan melaporkan kasus KKN, serta mendukung upaya pemerintah untuk memberantasnya.

Baca Juga:  Penggunaan DTSEN Cegah Penyelewengan Bantuan Pemerintah

KKN  masih menjadi masalah besar di Indonesia. Meski sudah ada upaya untuk memberantasnya, namun masih banyak kasus KKN yang terungkap setiap tahun.

Di Lampung, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditangkap dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan pengaturan pemenang lelang proyek untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk membayar utang kampanye. Empat orang lainnya juga ditangkap, termasuk anggota DPRD dan kerabat dekat bupati ¹.

Baca Juga:  Pelantikan dan Rakerda Sukses, Ketua JMSI Lampung Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua

Untuk mengatasi KKN, perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama memberantasnya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti:  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Menguatkan lembaga anti-korupsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya KKN. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku KKN

Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita bisa mengurangi KKN dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Yang pasti, pucuk pimpinan di semua tingkatan harus cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia.[]


Penulis : Doel Remos


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : Doel Remos

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

BPN Mesuji Tinjau Lokasi PT Jinye Wood Industry Bersama Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan
Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran
Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026
Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon
SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok
PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi
Lampung 2045 dan Ekonomi Rente
Konflik Agraria TNI AU-Masyarakat Bakung, Ini Kesepakatan Masyarakat 3 Kampung dan Pemerintah

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:56 WIB

BPN Mesuji Tinjau Lokasi PT Jinye Wood Industry Bersama Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:58 WIB

Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

#indonesiaswasembada

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

#indonesiaswasembada

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB