Kata KKN tak HOT Lagi…..

Selasa, 28 April 2026 | 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Catatan Doel Remos

HILANGNYA  isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari perhatian publik tidak berarti bahwa masalah ini telah terpecahkan, melainkan mungkin merupakan tanda bahwa situasi telah mendekati parah.

Ketika KKN tidak lagi menjadi sorotan utama, bisa jadi karena masyarakat telah kehilangan harapan atau merasa bahwa upaya melawan KKN sia-sia.

KKN adalah penyakit yang dapat menghancurkan fondasi negara dan merusak kepercayaan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius, KKN dapat menjadi lebih kuat dan sulit diatasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus waspada dan proaktif dalam melawan KKN.

Hilangnya perhatian pada KKN tidak berarti bahwa masalah ini telah hilang, melainkan mungkin merupakan tanda bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran dan upaya untuk melawan KKN. Kita harus terus memantau dan melaporkan kasus KKN, serta mendukung upaya pemerintah untuk memberantasnya.

Baca Juga:  Pemprov Lampung–Kodam XXI/Raden Intan Tingkatkan Kapasitas Bersama di Bidang Komunikasi Publik

KKN  masih menjadi masalah besar di Indonesia. Meski sudah ada upaya untuk memberantasnya, namun masih banyak kasus KKN yang terungkap setiap tahun.

Di Lampung, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditangkap dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan pengaturan pemenang lelang proyek untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk membayar utang kampanye. Empat orang lainnya juga ditangkap, termasuk anggota DPRD dan kerabat dekat bupati ¹.

Untuk mengatasi KKN, perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama memberantasnya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti:  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Menguatkan lembaga anti-korupsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya KKN. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku KKN

Baca Juga:  Heboh UU HKPD, Pemkab Lampung Selatan Tegaskan Tak Ada PHK Massal PPPK

Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita bisa mengurangi KKN dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Yang pasti, pucuk pimpinan di semua tingkatan harus cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia.[]


Penulis : Doel Remos


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : Doel Remos

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Insiden Tabrakan Kereta, Wakil Ketua DPR RI Turut Prihatin dan Berbelasungkawa
Tabrakan KRL Dengan KA Argo Bromo Di Bekasi ,7 Orang Meninggal Dunia
Kereta Agro Bromo Tabrak KRL
Paripurna HUT Way Kanan Ke-27 
Fatayat NU Lampung Gandeng BAZNAS, Dorong Program Sosial dan Dakwah Inklusif
Bupati Egi Siapkan Konsep Spirit of Krakatoa
Seleksi Paskibraka Lampung 2026 Resmi Dimulai, 90 Putra-Putri Terbaik Ikuti Tahapan
Menteri Sosial, Wakil Gubernur Tinjau Sekolah Rakyat di Lampung Selatan

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 08:16 WIB

Insiden Tabrakan Kereta, Wakil Ketua DPR RI Turut Prihatin dan Berbelasungkawa

Selasa, 28 April 2026 - 07:12 WIB

Tabrakan KRL Dengan KA Argo Bromo Di Bekasi ,7 Orang Meninggal Dunia

Selasa, 28 April 2026 - 07:04 WIB

Kata KKN tak HOT Lagi…..

Selasa, 28 April 2026 - 06:35 WIB

Kereta Agro Bromo Tabrak KRL

Senin, 27 April 2026 - 16:12 WIB

Paripurna HUT Way Kanan Ke-27 

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Insiden Tabrakan Kereta, Wakil Ketua DPR RI Turut Prihatin dan Berbelasungkawa

Selasa, 28 Apr 2026 - 08:16 WIB

#indonesiaswasembada

Tabrakan KRL Dengan KA Argo Bromo Di Bekasi ,7 Orang Meninggal Dunia

Selasa, 28 Apr 2026 - 07:12 WIB

#indonesiaswasembada

Kata KKN tak HOT Lagi…..

Selasa, 28 Apr 2026 - 07:04 WIB

#indonesiaswasembada

Kereta Agro Bromo Tabrak KRL

Selasa, 28 Apr 2026 - 06:35 WIB

#indonesiaswasembada

Paripurna HUT Way Kanan Ke-27 

Senin, 27 Apr 2026 - 16:12 WIB