Terima Pengurus Desa Bersatu, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Senin, 18 Maret 2024 - 15:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Pembina organisasi Desa Bersatu, dengan Ketua Dewan Pembina Desa Bersatu Prabowo Subianto. Desa Bersatu merupakan kumpulan 8 Organisasi Desa Tingkat Nasional. Antara lain APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), PARADE NUSANTARA (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), dan KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah seluruh Indonesia).

“Desa Bersatu akan dideklarasikan dalam Kongres Desa Indonesia pada 22-24 Maret 2014. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat ikatan soliditas dan gotong royong 8 organisasi desa tingkat nasional dalam menghasilkan berbagai terobosan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Bamsoet usai menerima perwakilan 8 Organisasi Desa Tingkat Nasional, di Jakarta, Selasa (19/3/24).

Hadir antara lain Koordinator Nasional Desa Bersatu M.Asri Anas. Perwakilan 8 Organisasi Desa Tingkat Nasional antara lain Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, Ketua Umum DPP AKSI Irawadi, Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya, Ketua Umum DPP PABPDSI Ferry Radiansyah, Ketua Umum PP PPDI Moh. Tahir, Ketua Umum DPN PPDI Widhi Hartono, Ketua Umum DPN PARADE NUSANTARA Arya Jaya Wardana, dan Ketua Umum DPP KOMPAKDESI Dadang Holilluddin.

Baca Juga:  Pelantikan Pj Gubernur Lampung 19 Juni: “Insyaallah Gak Berubah”

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap desa sangat besar. Bahkan dalam melakukan revisi UU Desa, pemerintah dan DPR RI sudah sangat memperhatikan berbagai masukan dari para kepala desa, perangkat desa, dan berbagai unsur desa lainnya.

“Berbagai aspirasi kepala desa yang sudah terakomodir tersebut antara lain terkait penambahan masa jabatan kepala desa. Saat ini, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, melalui revisi tersebut akan ditambah menjadi 8 tahun dengan periodisasi jabatan selama dua periode. Aspirasi lainnya yakni terkait adanya tanda penghargaan terhadap kepala desa yang sudah menyelesaikan masa tugasnya,” jelas Bamsoet.

Baca Juga:  Gebyar Lampung Maju di Sukoharjo, Ririn Ajak Ribuan Simpatisan Dukung Gubernur Nya Hanan Dan Bupati Nya Ririn

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, perhatian negara terhadap pembangunan desa juga sangat besar. Salah satunya melalui dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015. Dari semula Rp 20,7 triliun untuk sekitar 74.093 desa, menjadi Rp 70 triliun lebih pada tahun 2023 untuk 74.954 desa.

“Dengan arah kebijakan penggunaan dana desa antara lain untuk program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” pungkas Bamsoet. (*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate
Kolaborasi Tiga Pilar Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif Dari Desa
Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu
Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD
Kali Pertama, Pj. Gubernur Lampung Samsudin Jadi Pembina Apel
Pj. Gubernur Samsudin: Pengentasan Kemiskinan Melalui Kearifan Lokal
Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution
Sambut Jemaah Haji Kloter Pertama, Pj Gubernur; Al Hajj Harus Jadi Tauladan

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 11:35 WIB

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:40 WIB

Kolaborasi Tiga Pilar Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif Dari Desa

Senin, 24 Juni 2024 - 21:10 WIB

Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu

Senin, 24 Juni 2024 - 19:49 WIB

Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD

Senin, 24 Juni 2024 - 17:17 WIB

Pj. Gubernur Samsudin: Pengentasan Kemiskinan Melalui Kearifan Lokal

Senin, 24 Juni 2024 - 15:15 WIB

Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:33 WIB

Sambut Jemaah Haji Kloter Pertama, Pj Gubernur; Al Hajj Harus Jadi Tauladan

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:23 WIB

Walikota Bandarlampung Termehek-mehek, HUT nya Dihadiri Gubernur

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:35 WIB

Pj Gubernur Lampung, Samsudin meninjau SMAN2 Bandarlampung (ist)

#CovidSelesai

Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu

Senin, 24 Jun 2024 - 21:10 WIB

#CovidSelesai

Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD

Senin, 24 Jun 2024 - 19:49 WIB

Bandar Lampung

Nah Lo, 48 OPD Wajib Beberkan Program 2024

Senin, 24 Jun 2024 - 18:14 WIB