Syarief Hasan: Soal Minyak Goreng, Pemerintah tak Memiliki Sense Of Crisis

Kamis, 10 Februari 2022 | 17:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan pemerintah tak memiliki sense of crisis soal minyak goreng.

Pemerintah abai oleh karenanya Syarief meminta kepada pemerintah untuk betul-betul mempersiapkan kebijakan intervensi pasar yg komprehensif dan tidak sekadar janji untuk memastikan harga minyak yang dijual di pasaran maksimal di harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter. Hal ini sangat beralasan karena pemerintah melalui kementerian perdagangan belum juga mampu menahan gejolak harga minyak goreng yang masih tetap dijual dengan harga pasaran Rp 18 ribu, bahkan Rp 23 ribu per liter.

“Yang mengherankan mengapa harga minyak goreng tidak juga turun. Jika pemerintah merasa sudah menunaikan tugasnya dengan menetapkan regulasi HET Rp 14 ribu/liter dan DMO 20 persen, harusnya soal minyak goreng ini sudah selesai. Artinya, regulasi ini hanya diatas kertas, namun tidak terealisasi di lapangan. Atau apakah memang kewajiban DMO itu belum dilaksankan dengan optimal? Semoga tidak sekadar kebijakan partial,” ungkap Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Baca Juga:  Hakaaston Gelar Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menyatakan bahwa soal gejolak harga harus diikuti dengan inspeksi dan pengawasan, distribusi dan stok yg mendukung di lapangan dan penindakan hukum bila terjadi pelanggaran kebijakan di pasar. Karena ada banyak pelaku dan aspek ekonomi yang mesti diperhatikan. Dari sisi konsumen, kenaikan harga ini berdampak terhadap banyak produk turunan yang membutuhkan minyak goreng. Industri kuliner, misalnya, terutama pelaku UMKM pasti merasakan dampak yang berat dari gejolak harga ini.

Baca Juga:  Lestari Moerdijat: Butuh Komitmen Bersama Wujudkan Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini

“Karena itu saya menekankan betul perkara keberpihakan dan skala prioritas. Pemerintah mesti memiliki sense of crisis, serta tendensi memberdayakan pelaku usaha kecil. Minyak gorengj dari produsen sawit tentu tidak langsung pada konsumen, karena dari sisi distribusi akan melalui pedagang 2 langsung dan tidak langsungdi pasar, terutama di pasar-pasar tradisional. Baik konsumen dan pedagang pasar ini mesti diperhatikan, jangan sampai ada kalangan rakyat kecil yang dirugikan Pemerintah mesti mengambil kebijakan afirmasi agar konsumen dapat membeli minyak goreng dengan harga murah, serta pedagang juga tetap berdaya,” tutup Syarief.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Memulai dari yang Kecil
Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dari Hulu ke Hilir
Tak Ingin Asal Jadi, Wagub Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru
Marinus Gea Soroti Overkapasitas Lapas di Morowali, Data WBP Diminta Lebih Transparan
Kunjungan DPR RI Diharap Percepat Hilirisasi dan Pengembangan Pariwisata Lampung
Beraksi di 7 TKP, Tiga Pelaku Curat di Ringkus Polres Mesuji
Ribuan Warga Meriahkan Gerak Jalan Sehat Door Price
Yudisium Unila, Sekdaprov Motivasi Lulusan Rebut Momentum Penting Bonus Demografi

Berita Terkait

Sabtu, 25 April 2026 - 07:29 WIB

Memulai dari yang Kecil

Sabtu, 25 April 2026 - 05:34 WIB

Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dari Hulu ke Hilir

Sabtu, 25 April 2026 - 05:27 WIB

Tak Ingin Asal Jadi, Wagub Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru

Jumat, 24 April 2026 - 15:13 WIB

Marinus Gea Soroti Overkapasitas Lapas di Morowali, Data WBP Diminta Lebih Transparan

Jumat, 24 April 2026 - 06:01 WIB

Kunjungan DPR RI Diharap Percepat Hilirisasi dan Pengembangan Pariwisata Lampung

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Memulai dari yang Kecil

Sabtu, 25 Apr 2026 - 07:29 WIB

#indonesiaswasembada

Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dari Hulu ke Hilir

Sabtu, 25 Apr 2026 - 05:34 WIB

#indonesiaswasembada

Tak Ingin Asal Jadi, Wagub Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru

Sabtu, 25 Apr 2026 - 05:27 WIB