LAMPUNG UTARA – Persoalan lahan eks HGU PT Jalaku kian disorot. Kali ini datang dari salah satu mantan aktivis sekaligus praktisi hukum kawakan yang tergabung di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Advokasi Indonesia (Persadin).
Ketua bidang Hukum dan Ham DPN Persadin, Muhammad Ilyas kepada media ini mengatakan dirinya memiliki pandangan tersendiri melalui kacamata hukumnya.
Menurut dia, Pihak Pemkab Lampung Utara harus berani mengambil langkah strategis dan tegas mengingat lahan yang sebelumnya berstatus HGU pada peruntukan pencadangan pangan oleh pemerintah yang dikelola oleh PT Jalaku itu masa pemanfaatannya telah lama usai.
Dua lahan berstatus HGU yang telah berakhir masa berlakunya itu secara otomatis kembali lagi ke negara, dan status lahan dapat dikategorikan lahan terlantar jika izin perpanjangan HGU tidak lagi dimohonkan.
“Meski pada perjalanannya, Kementrian ATR/BPN bisa mencabut status lahan terlantar, tetapi itu ada tenggat waktunya. Jika sudah lebih dari 2 tahun tidak juga diperpanjang HGU lahan eks PT Jalaku itu, negara dalam hal ini Pemkab Lampung Utara bisa mengambil alih dan memanfaatkannya,” beber Ilyas, Rabu 07 Mei 2025.
Apalagi, kata dia, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemkab Lampung Utara saat ini kondisi keuangan daerah (APBD) tengah mengalami defisit anggaran. Sehingga memungkinkan untuk diambil alih pengelolaannya lewat beberapa peluang seperti pemanfaatan lahan yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi daerah setempat.
“Pemerintah daerah bisa ambil opsi dengan memberdayakan kelompok tani lewat hak pengelolaan lahan (HPL), atau menciptakan ruang terbuka hijau, bahkan wisata domestik,” imbuhnya.
“Jadi tidak ada lagi alasan keuangan daerah mengalami defisit, jika Pemprov dan Pemkab mampu memanfaatkan lahan-lahan eks HGU yang ada di Provinsi Lampung ini. Yang jelas perekonomian akan terus tumbuh dan berputar kearah yang lebih baik,” timpalnya lagi.
Masih kata dia, Ilyas secara terbuka mendorong pihak legislatif dan eksekutif untuk segera menentukan sikap, dan meminta agar pemerintah dan wakil rakyat mampu menunjukkan taringnya, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum pengusaha yang membangkang, dan mengemplang pajak.
“Kita harus tegas, eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Ambil alih lahan eks HGU yang ada di Lampung, kita yakin pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat semakin tumbuh jika petani mampu memanfaatkan lahan eks HGU yang ada,” tandasnya.
Penulis : Rudi Afian
Editor : Nara
Sumber Berita : PT Jalaku, HGU
