Saan Mustopa: Netralitas ASN Harus Diawasi

Kamis, 1 Februari 2024 | 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
CIANJUR – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama Pemilu berlangsung saat ini.

Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini. Jari supaya jajaran kebawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip Clear and Clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan”

Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam

“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh. Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga:  JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris

Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.

”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya kita meminta kepada KPU, Pemerintah Daerah untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal Pemilih Pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.(*)

: Heri Suroyo
CIANJUR – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama Pemilu berlangsung saat ini.

Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini. Jari supaya jajaran kebawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip Clear and Clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan”

Baca Juga:  CAPE Verde Catat Sejarah di Piala Dunia 2026

Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam

“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh. Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.

”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya kita meminta kepada KPU, Pemerintah Daerah untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal Pemilih Pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Peringati Hari Bhayangkara Ke 80 Tahun 2026, Polres Mesuji Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS
Polres Mesuji Gelar Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026 untuk 21 Personil
Kgs. Dedy Miryanto: Penunjukan Dr. Teguh Santosa Menjadi Energi Baru Diplomasi Lingkungan Indonesia
Jamal: Jangan Biarkan Politik Memecah Persaudaraan Rakyat
APPMBGI Lampung: MBG Harus Dilanjutkan Untuk Gizi Anak dan Ekonomi Lokal
PMII Lampung Unjuk Rasa, Ini 7 Tuntutannya
Dasco pimpin Rapat DPR Dan Pemerintah Bahas Stabilitas Fiskal Dan Moneter

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 16:43 WIB

Peringati Hari Bhayangkara Ke 80 Tahun 2026, Polres Mesuji Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:37 WIB

Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:31 WIB

Polres Mesuji Gelar Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026 untuk 21 Personil

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:27 WIB

Kgs. Dedy Miryanto: Penunjukan Dr. Teguh Santosa Menjadi Energi Baru Diplomasi Lingkungan Indonesia

Selasa, 30 Juni 2026 - 09:33 WIB

Jamal: Jangan Biarkan Politik Memecah Persaudaraan Rakyat

Berita Terbaru

Penunjukan Dr. Teguh Santosa sebagai Tenaga Ahli Menteri/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) bidang Penguatan Diplomasi Lingkungan dan Pengembangan Kerja Sama Internasional mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. [De]

#indonesiaswasembada

Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:37 WIB

Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung, Jamal, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menyikapi dinamika politik.[De]

#indonesiaswasembada

Jamal: Jangan Biarkan Politik Memecah Persaudaraan Rakyat

Selasa, 30 Jun 2026 - 09:33 WIB