Saadiah : Anggaran Pengembangan Kawasan Minim Perlu Ada Pemetaan Jelas

Selasa, 5 September 2023 | 19:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran pengembangan kawasan perbatasan tahun anggaran 2024 sebesar Rp16,1 Miliar. Menanggapi minimnya anggaran tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty memberikan usulan untuk membuat pemetaan yang jelas untuk setiap program di wilayah perbatasan agar anggaran dapat efektif.

“Memang kalau bicara tentang peningkatan atau pengembangan kawasan perbatasan ada target dan upaya-upaya untuk bagaimana agar kawasan-kawasan perbatasan ini memenuhi beberapa standar soal kemajuan daerah perbatasan, kemudian daerah-daerah perbatasan yang rentan dengan kawasan-kawasan di luar. Maka saya mau usulkan sebenarnya harus ada pemetaan yang jelas tentang apa yang memang harus kita lakukan,” tuturnya dalam RDP Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca Juga:  Misbakhun : Disiplin Fiskal Jadi Kunci Indonesia Tetap Dipercaya Keputusan S&P

Lanjutnya, Legislator Dapil Maluku tersebut mengambil contoh daerah kawasan perbatasan di MBD (Maluku Barat Daya) dan KKT (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yang memiliki komoditi-komoditi unggulan yang memang harus dikembangkan. Kemudian di daerah tersebut juga akan dikembangkan industri Blok Masela di kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

“Nah daerah-daerah industri ini, kita harus bicara tentang bagaimana desain soal ketersediaan jika kemudian ada mobilitas misalnya dengan adanya orang masuk, maka kita harus berpikir soal logistik. Tentang bagaimana pangan untuk masa depan atau penyanggah industri itu juga,” ujarnya.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPR Saan Mustofa Target RUU Perampasan Aset Akan Selesai Tahun ini

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS itu mengusulkan adanya pemetaan untuk alokasi anggaran pengembangan kawasan perbatasan. Karena masing-masing daerah memiliki kearifan pangan lokal yang perlu didukung.

“Selain kita bicara soal perhatian Presiden yang juga sudah mengunjungi ke sana melihat potensi Kerbau Moa dan Kambing Kisar yang memang harus dikembangkan. Tetapi daerah kawasan juga ada di Loki dan Moa ada di kawasan terluar dan punya potensi jagung punya potensi umbi-umbian, kearifan pangan pangan lokal yang juga harus di-support,” tandasnya.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

4 Rekomendasi Air Cooler Terbaik sebagai Solusi Ruangan Sejuk dan Hemat Listrik di Rumah
Kecelakaan KA Renggut Nyawa Pelajar, Kadishub Lampura : 10 Titik Palang Pintu Sudah Diusulkan
Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali
Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan
Kepala BPN Mesuji Hadiri Rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Agraria Antara PPA dan Masyarakat Desa Sungai Cambai
UIN RIL Resmi Buka Prodi Hukum Pidana Islam
Wakil Ketua DPR Saan Mustofa Target RUU Perampasan Aset Akan Selesai Tahun ini
Wagub Lampung Sambut Kunjungan Wamenko Kumham Imipas, Dorong Penguatan Sinergi dalam bidang Hukum

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:07 WIB

4 Rekomendasi Air Cooler Terbaik sebagai Solusi Ruangan Sejuk dan Hemat Listrik di Rumah

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:44 WIB

Kecelakaan KA Renggut Nyawa Pelajar, Kadishub Lampura : 10 Titik Palang Pintu Sudah Diusulkan

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:10 WIB

Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:06 WIB

Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:35 WIB

Kepala BPN Mesuji Hadiri Rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Agraria Antara PPA dan Masyarakat Desa Sungai Cambai

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali

Kamis, 16 Jul 2026 - 15:10 WIB

#indonesiaswasembada

Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kamis, 16 Jul 2026 - 15:06 WIB