Putusan MKMK Tak Pulihkan Krisis Demokrasi

Rabu, 8 November 2023 | 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis TS Wahidin mengatakan krisis konstitusi belum bisa dipulihkan sepenuhnya.

Pasalnya, putusan MKMK bisa juga dimaknai sebagai pembuktian serta penegasan bahwa memang terjadi intervensi terhadap proses kandidasi di pemilu 2024, yakni terhadap pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka.

Oleh karena itu, menurut Danis, untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap jalannya pemilu yang fair dan bermartabat dibutuhkan sejumlah langkah korektif. Pertama, yakni Anwar Usman harus mundur sebagai hakim MK.

“Secara struktur MK beliau masih hakim. Dan upaya-upaya yang mendorong Anwar Usman untuk mundur sangat beralasan. Karena beliau melakukan konflik kepentingan dan mencoreng nama MK,” tegas Danis pada wartawan di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Selain itu, untuk memperbaiki kepercayaan publik kepada lembaga negara, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mulai dari para elit koalisi pendukung capres/cawapres, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan masyarakat sendiri.

Baca Juga:  Putin Bicara Hak Rusia di Dunia Olahraga

Dani berharap MK mereview pasal tentang syarat umur Capres dan Cawapres yang memuat di dalamnya umur dan kelayakan kepala daerah, namun hasil review ini berjalan pada pemilu 2029.

Bagi koalisi indonesia maju, Danis menyarankan agar Prabowo Subianto mengganti wakilnya, karena tidak hanya menggerus demokrasi, tetapi juga pasti elektabilitasnya. Dan yang tidak kalah penting, butuh peran DPR untuk menghentikan intervensi dan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses pemilu 2024.

Di tengah cacat demokrasi yang terjadi saat ini, Danis meminta semua pihak bersikap sebagai negarawan. “Bukan demi kepentingan sesaat, tetapi demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Danis yang juga Direktur Eksekutif Indodata ini menjelaskan, demokrasi mengajarkan kepada kita tentang proses, nilai hukum, kepercayaan, dan regenerasi. “Kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara sudah hancur. Dan pemilu ini momentumnya untuk mengembalikannya pada jalan yang benar,” jelas Danis.

Kemudian untuk masyarakat, sebagai pusat dari demokrasi, yang memiliki hak pilih, memberikan hukuman elektoral pada kandidat-kandidat yang menyalahi etika dan nilai-nilai kepatutan Demokrasi, tidak memilih mereka.

Baca Juga:  Pabrik Kelapa 'FreeNow', Serap 1000 Tenaga Kerja

Dijerat Pidana

Danis menyampaikan, Anwar Usman bisa dijerat pasal pidana. Adik ipar Presiden Joko Widodo ini bisa dijerat Undang-Undang (UU) nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6. Lalu UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN pasal 21 dan 22.

“Jika Pak Anwar Usman mundur maka upaya pidana bisa diberhenti. Namun jika masih menjadi hakim pihak-pihak yang masih tidak puas dapat mempidanakannya ke Mahkamah Agung. Tetapi ini masih butuh proses yang sangat panjang,“ sebut Danis.

Hal senada diungkapkan Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto. “Saya kira kalau dalam situasi sekarang kita mengandaikan kebesaran hati Anwar Usman. Kalau Anwar Usman mau berbesar hati, akan baik kalau dia mundur,” ujarnya.

Selain itu, mundurnya Anwar Usman juga akan memperbaiki citra MK dan mengembalikan kepercayaan publik. “Kedua, itu akan menjaga muruah lembaga peradilan dan Mahkamah Konstitusi yang sejauh ini babak belur,” pungkasnya.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia
DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos
APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama
Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah
Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!
Yaman yang tak Aman: 340.000 Orang Mengungsi
Ponpes Riyadhul Badi’ah Al-Amin Harapkan Jalan Lingkungan Segera Diaspal
Beragam Nuansa Penyelenggaraan APEC Shenzhen

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:27 WIB

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia

Selasa, 17 November 2026 - 21:14 WIB

DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos

Selasa, 17 November 2026 - 21:05 WIB

APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama

Selasa, 17 November 2026 - 20:57 WIB

Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah

Selasa, 17 November 2026 - 20:53 WIB

Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!

Berita Terbaru

Berita Utama

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:27 WIB

Bandar Lampung

DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:14 WIB

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CEO Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2026 digelar di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, pada 17 November 2026. (Xinhua/Deng Hua)

Berita Utama

APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:05 WIB

AS dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran yang terkoordinasi terhadap Iran pada 28 Februari, memicu konflik berkepanjangan yang telah mengganggu pelayaran regional dan mendorong kenaikan harga energi global.
rmada angkatan laut Israel dan Amerika Serikat (AS) berpartisipasi dalam latihan gabungan di Laut Merah pada 1 Februari 2026. (Pasukan Pertahanan Israel/Xinhua)

Berita Utama

Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:57 WIB

Foto yang diabadikan pada 20 Juni 2026 ini memperlihatkan Selat Hormuz di dekat Khasab, sebuah kota kecil di Oman utara. (Xinhua/Wen Xinnian)

Berita Utama

Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:53 WIB