Putusan MK Dinilai Lebih Kental Politisnya Ketimbang Alasan Hukum

Jumat, 8 Juli 2022 | 18:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombanng Rakyat (Gelora) Anis Matta menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Gelora mengenai keserentakan Pemilu, meskipun putusan tersebut dinilai membingungkan.

Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Pertama, kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Partai Gelora untuk memisahkan pemilu legislatif dan pilpres,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Jumat (8/7).

Menurut Anis Matta, penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan. “Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara,” katanya.

Gugatan yang diajukan Partai Gelora, lanjut Anis Matta, pada prinsipnya ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa.

Baca Juga:  Pemerintah Satukan Data Korporasi, 50 Kementerian dan Lembaga Teken Komitmen

“Gugatan ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%,” ujar Anis Matta.

Karena itu, gugatan Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” tegas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Hal senada disampaikan Koordinator Kuasa Hukum Partai Gelora Said Salahudin. Said menilai gugatan Partai Gelora tidak dibantah oleh Mahkamah, tapi ditolak dalam putusannya. Sehingga alasan ditolak menurut Mahkamah, karena belum terpenuhi syarat keadaan mendesak lebih bersifat politik, bukan alasan hukum

“Legal standing’ kami diterima. Pokok permohonan dinyatakan jelas (tidak kabur). Tidak ‘nebis in idem’. Dalil dan argumentasi dalam permohoan kami tidak ada yang dibantah. Tetapi MK menyatakan permohonan ditolak,” kata Said Salahudin.

Baca Juga:  Mardani : Gibran Niat Mundur, Tidak Hentikan Proses Penggunaan HMP

Menurut Said, dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XX/2022 tentang pengujian “Pemilu Serentak” yang diajukan Partai Gelora, sudah jelas Mahkamah menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

Artinya, konstruksi subjek hukum pemohon dan kerugian konstitusional yang dibangun oleh Partai Gelora didalam permohonan diterima sepenuhnya oleh MK.

“Jadi Walaupun norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur mengenai Pemilu Serentak sebelumnya pernah diuji beberapa kali oleh pemohon lain, tetapi MK tegas menyatakan bahwa batu uji dan alasan konstitusional yang didalilkan Partai Gelora sangat berbeda sehingga permohonan pemohon diterima dan tidak dinyatakan ‘nebis in idem’,” jelasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta
Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur
Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara
Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS
Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi
Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat
Menteri Keuangan AS Sebut AS akan Lanjutkan Tekan Iran
Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:31 WIB

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 - 11:25 WIB

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 November 2026 - 11:20 WIB

Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara

Sabtu, 21 November 2026 - 11:10 WIB

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 November 2026 - 11:07 WIB

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Berita Terbaru

Berita Utama

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:31 WIB

Berita Utama

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:25 WIB




Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan menuju South Lawn untuk menaiki Marine One di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 21 Maret 2025. (Xinhua/Hu Yousong)

Berita Utama

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:10 WIB


Foto yang diabadikan pada 17 November 2026 ini menunjukkan delegasi Politeknik Pariwisata Bali dari Indonesia mengunjungi pusat pengalaman budaya cetakan kue tradisional Tiongkok di kompleks Qiaojiazha Meihu, Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok timur. (Xinhua/Cheng Di)

Berita Utama

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:07 WIB