Puan Minta Pemerintah Segera Ambil Langkah Kongkret Terkait Nasib Pegawai Non ASN

Minggu, 18 September 2022 | 22:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah kongkret terkait pegawai non aparatur sipil negeri (ASN), hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat melakukan ramah tamah dengan warga Kecamatan Genuk, Kota Semarang di halaman pabrik Horrison Gil and Java, Minggu (18/9).

Menurut Puan Maharani non ASN dan PPPK perlu segera untuk diselesaikan. “Non ASN dan PPPK menjadi satu masalah yang perlu segera diambil langkah-langkah konkret, sehingga mereka para pegawai non ASN bisa tahu ketahuan nasibnya itu seperti apa,” kata Puan.

Baca Juga:  Mirza dan Eva Bahas Penanganan Banjir Terintegrasi bersama Seluruh Instansi Terkait

Puan berjanji akan membawa aspirasi para pegawai non ASN tersebut. “Insyaallah saya akan bawa aspirasinya untuk dibicarakan bersama pemerintah ,” tandasnya.

Sebelumnya salah seorang warga Karangroto bernama Ikhwan menyampaikan keluhannya terkait masa depannya sebagai pegawai non ASN.

“Saya masih non ASN Bu Puan, ini benar-benar kesempatan karena ibu rawuh (hadir) disini, kalau nanti benar-benar non ASN dihilangkan.

Mudah-mudahan yang kemarin di Semarang sudah didata bisa masuk PPPK semua, itu harapan kita dan saya juga membawa harapan pada teman-teman pompa yang lain pesan itu, Pak Ikhwan tolong nanti bisa ditanyakan kepada Bu Puan,” kata Ikhwan.

Baca Juga:  Menteri PKP Hadiahi Lampung 11.000 Unit Rumah Subsidi

Dalam kunjungannya di Horrison Gil and Java selain melakukan ramah tamah dengan warga Kecamatan Genuk, Puan Maharani memberikan bantuan kepada kaum disabilitas.

Saat memasuki area Horrison Gil and Java, tampak rombongan Puan Maharani disambut warga. Banyak warga membentangkan poster dengan tulisan Puan Maharani Presiden 2024. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran
Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026
Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon
SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok
PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi
Lampung 2045 dan Ekonomi Rente
Konflik Agraria TNI AU-Masyarakat Bakung, Ini Kesepakatan Masyarakat 3 Kampung dan Pemerintah
Pemerintah Fasilitasi Konflik Agraria Masyarakat Bakung

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:58 WIB

Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:38 WIB

PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

#indonesiaswasembada

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

#indonesiaswasembada

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB

#indonesiaswasembada

PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:38 WIB