Proyek Kemenkumham Sumut Diduga Kuat Dimonopoli

Jumat, 16 Desember 2022 | 09:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Vini

MEDAN – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam wadah Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMASI) Sumatera Utara menyampaikan telah melakukan penelusuran di lapangan terkait beberapa proyek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara pada T.A 2022 terkhusus pada pekerjaan konstruksi diantaranya Pekerjaan Rehabilitasi rumah dinas negara dengan Pagu Rp 7.640.166.045,48, lalu pekerjaan pembangunan lanjutan Lapas kelas II A pancur batu, kerjaan fisik lapas lubuk PAKAM, Rutan Tanjung kusta dan kerjaan tembok keliling saluran drainase pada lapas kelas II siborong borong. Proyek yang disebutkan tersebut sampai hari ini belum tuntas.

“Ironisnya, kami duga kuat pada pekerjaan tersebut terdapat monopoli yang di motori oleh segelintir oknum. Tentu ini adalah bentuk nyata lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kemenkumham Sumatera utara, atau jangan-jangan dan diduga kakanwil tidak kuasa untuk menahannya atau bahkan sudah menjalani komunikasi yang erat dengan segelintir oknum tersebut,” ucap Anca ketua Somasi, Kamis (15/12).

Baca Juga:  Menko Muhaimin Serahkan Mandaya dan Innovilleague Awards 2026

Maka dengan segala penuh kehormatan, sambungnya, kami mendorong dan meminta menteri hukum dan ham RI Panggil dan Evaluasi Kepala Kakanwil Kemenkumham Sumut, lalu bentuk tim bongkar proses lelang, dan proses pekerjaan yang kami nilai sampai hari ini belum selesai agar tidak terjadi pembayaran yang dipaksa maupun di seratus persen kan.

Baca Juga:  120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Pemakzulan Gibran 

Anca meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk lakukan pemeriksaan dan usut pekerjaan yang kami maksud serta proses lelangnya.

“Kejaksaan agung RI harus mengusut ini, dan memeriksa kakanwil kemenkumham sumut sebab terlihat dilapangan proses pekerjaan sampai hari ini masih berlanjut, khawatirnya terjadi cipta kondisi yang jahat demi keuntungan pribadi dan kelompok,” tegas Mahasiswa tersebut.

“Terakhir, kami minta Menteri Hukum dan Ham Copot Kakanwil kementerian hukum dan ham Sumatera Utara. Tentu tidak akan ada asap abapila tidak ada api dan tentunya ini adalah bagian kritik untuk membangun dan memperbaiki,” tutup Anca.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Cabor Menembak Porprov X Lampung 2026 Bergulir, Empat Daerah Langsung Sabet Emas
Bulutangkis Porprov 2026: Kalahkan Metro, Beregu Putri Bandarlampung Rebut Medali Emas
Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 
Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder
Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa
Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam
Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026
Tekuk Pringsewu 3-0, Tim Bola Voli Putra Mesuji Kantongi Tiket Ke Semifinal Porprov X Lampung

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:57 WIB

Cabor Menembak Porprov X Lampung 2026 Bergulir, Empat Daerah Langsung Sabet Emas

Jumat, 20 November 2026 - 18:49 WIB

Bulutangkis Porprov 2026: Kalahkan Metro, Beregu Putri Bandarlampung Rebut Medali Emas

Jumat, 20 November 2026 - 15:11 WIB

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 

Jumat, 20 November 2026 - 15:07 WIB

Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder

Jumat, 20 November 2026 - 15:03 WIB

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

Berita Terbaru