Proyek Kemenkumham Sumut Diduga Kuat Dimonopoli

Jumat, 16 Desember 2022 | 09:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Vini

MEDAN – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam wadah Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMASI) Sumatera Utara menyampaikan telah melakukan penelusuran di lapangan terkait beberapa proyek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara pada T.A 2022 terkhusus pada pekerjaan konstruksi diantaranya Pekerjaan Rehabilitasi rumah dinas negara dengan Pagu Rp 7.640.166.045,48, lalu pekerjaan pembangunan lanjutan Lapas kelas II A pancur batu, kerjaan fisik lapas lubuk PAKAM, Rutan Tanjung kusta dan kerjaan tembok keliling saluran drainase pada lapas kelas II siborong borong. Proyek yang disebutkan tersebut sampai hari ini belum tuntas.

“Ironisnya, kami duga kuat pada pekerjaan tersebut terdapat monopoli yang di motori oleh segelintir oknum. Tentu ini adalah bentuk nyata lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kemenkumham Sumatera utara, atau jangan-jangan dan diduga kakanwil tidak kuasa untuk menahannya atau bahkan sudah menjalani komunikasi yang erat dengan segelintir oknum tersebut,” ucap Anca ketua Somasi, Kamis (15/12).

Baca Juga:  Iran Tetapkan Inggris Entitas "Teroris dan Bermusuhan"

Maka dengan segala penuh kehormatan, sambungnya, kami mendorong dan meminta menteri hukum dan ham RI Panggil dan Evaluasi Kepala Kakanwil Kemenkumham Sumut, lalu bentuk tim bongkar proses lelang, dan proses pekerjaan yang kami nilai sampai hari ini belum selesai agar tidak terjadi pembayaran yang dipaksa maupun di seratus persen kan.

Baca Juga:  Ketua MPR RI Apresiasi Prestasi SMA YP Unila

Anca meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk lakukan pemeriksaan dan usut pekerjaan yang kami maksud serta proses lelangnya.

“Kejaksaan agung RI harus mengusut ini, dan memeriksa kakanwil kemenkumham sumut sebab terlihat dilapangan proses pekerjaan sampai hari ini masih berlanjut, khawatirnya terjadi cipta kondisi yang jahat demi keuntungan pribadi dan kelompok,” tegas Mahasiswa tersebut.

“Terakhir, kami minta Menteri Hukum dan Ham Copot Kakanwil kementerian hukum dan ham Sumatera Utara. Tentu tidak akan ada asap abapila tidak ada api dan tentunya ini adalah bagian kritik untuk membangun dan memperbaiki,” tutup Anca.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X
Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”
KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas
Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau
Gubernur Mirza Dorong Infrastruktur Desa dan Produktivitas Pertanian Mesuji
Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Mobilitas Warga Mesuji Kian Terbuka
​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:32 WIB

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X

Minggu, 22 November 2026 - 11:10 WIB

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 November 2026 - 11:06 WIB

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 November 2026 - 10:38 WIB

Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau

Minggu, 22 November 2026 - 09:11 WIB

Gubernur Mirza Dorong Infrastruktur Desa dan Produktivitas Pertanian Mesuji

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:32 WIB

Berita Utama

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:10 WIB

Berita Utama

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:06 WIB