Pj. Sekdaprov Fredy SM Buka Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia 2024

Kamis, 21 November 2024 | 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG -Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy SM membuka Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Lampung Tahun 2024, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, di Ballroom Hotel Horison, Bandarlampung, Kamis (21/11/2024).

Rakor yang mengusung tema ‘Mewujudkan Data yang Berkualitas untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Lampung” ini menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas yang dalam hal ini diwakili oleh Tenaga ahli senior isu strategis dan kebijakan data Bidang Tata Kelola, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas.

Baca Juga:  Wagub Jihan Lantik Indra Sanjaya sebagai Karo Adpim, Perkuat Birokrasi Profesional Pemprov Lampung

Pj. Sekdaprov Fredy SM mengungkapkan bahwa kegiatan ini penting untuk keberlangsungan visi dan arah pembangunan Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam menuju Indonesia Emas.

Fredy SM menekankan bahwa untuk mewujudkan visi, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, diperlukan kontribusi tata kelola data yang berkualitas baik dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa-Kelurahan.

Melalui pelaksanaan rakor ini Pj. Sekdaprov berharap Pembina Data dan Walidata serta perangkat daerah di Provinsi Lampung (selaku produsen data) dan juga pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menyelaraskan program antarsektor dan kegiatan dengan penyajian data yang lebih akurat dan akuntabel serta dapat berbagi pakai data.

Baca Juga:  Lantik Lima Ibunda Guru Kabupaten, Purnama Wulan Sari Mirza Tegaskan Peran Strategis Pendamping Pendidikan

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Elvira mengungkapkan kegiatan ini diikuti 100 peserta dari perangkat daerah Provinsi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.


Penulis : Ahmad


Sumber Berita : Bandar Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam
Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung
Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK
Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia
Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Mimpi Tulangbawang Era Qudrotul….
Wagub Jihan Lantik Indra Sanjaya sebagai Karo Adpim, Perkuat Birokrasi Profesional Pemprov Lampung
Eliminasi Malaria Jadi Prioritas, Pemprov Lampung Siapkan Langkah Terpadu

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:45 WIB

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:40 WIB

Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:35 WIB

Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:29 WIB

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:21 WIB

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:45 WIB

Oplus_131072Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute.[De].

#indonesiaswasembada

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:29 WIB

Pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) senilai sekitar Rp92,5 miliar menjadi sorotan publik. [HS]

#indonesiaswasembada

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:21 WIB