Pergeseran Anggaran Untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Sabtu, 2 Juli 2022 | 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan pergeseran anggaran dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak, serta dampak buruk ekonomi yang akan ditimbulkan.

Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Keuda pada saat Rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara membahas “Pergeseran BTT dalam Penanganan Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak” Jumat (1/7).

Baca Juga:  Komisi III Undang Advokat Dan Mahasiswa Bahas RUU Perampasan Aset

“Dalam keadaan darurat pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemda yang tidak melakukan perubahan APBD,” tegas Fatoni.

Baca Juga:  Putin Bicara Soal Penyelesaian dengan Ukraina

Fatoni menambahkan “kriteria pengeluaran untuk keadaan darurat seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; sedangkan kriteria keperluan mendesak seperti pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat (2) PP 12/2019.”

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama
Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final
Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai
Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas
Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas
Ini Hasil Pertemuan Xi Jinping dan Prabowo
Geely Okavango Resmi Hadir di Pasar Indonesia
Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 2 Drone Houthi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:47 WIB

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 November 2026 - 22:43 WIB

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 November 2026 - 22:35 WIB

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 November 2026 - 22:30 WIB

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 November 2026 - 22:25 WIB

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Berita Terbaru

Berita Utama

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:47 WIB

Berita Utama

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:43 WIB

Berita Utama

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:35 WIB

Berita Utama

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:30 WIB

Berita Utama

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:25 WIB