Peningkatan Literasi Keuangan Hindari Masyarakat dari Jerat Produk dan Jasa Keuangan Nakal

Senin, 14 Agustus 2023 | 23:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan urgensi peningkatan kualitas Literasi Keuangan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, tabungan, dan investasi yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan yang dihadiri oleh 120 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah se Jakarta Timur.

“Minimnya literasi inilah yang banyak mengakibatkan masyarakat terjerat kasus pinjaman online (pinjol). Maka penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya menjadi penting, agar dapat memberikan penjelasan secara gamblang dan masyarakat bisa memahami dengan lebih baik,” ujar Anis dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:  Vietnam Atur Eropa, Teken EFTA

Dalam acara yang mengusung tema Urgensi Literasi dan Inklusi Keuangan itu, Anis menekankan bahwa dengan adanya upaya-upaya seperti penyuluhan di bidang literasi keuangan maka berpotensi meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan bagi lembaga-lembaga legal.

“Hal tersebut (penguatan literasi keuangan) akan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan yang benar melalui lembaga legal, sehingga masyarakat terhindar dari akses keuangan illegal,” sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak lupa menyisipkan data-data dalam sambutannya. Anis menyampaikan bahwa merujuk hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada angka 49,68 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding indeks tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.

Baca Juga:  Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC

Masih dari sumber yang sama, indeks inklusi keuangan tahun berhasil mencapai 85,10 persen dan meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Menurut Anis tersebut menunjukkan semakin menurunnya celah antara tingkat literasi dan tingkat inklusi yaitu dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022. (*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

JMSI Tuba Gelar Diskusi Publik Fenomena El Nino dan Ketahanan Pangan
Palestina Ingatkan Dampak Pemangkasan Bantuan WFP di Gaza
Qatar: Kontak AS dan Iran Terus Berlangsung
Pertemuan Menteri Keuangan APEC Resmi Dibuka di Hong Kong
Lampung Dukung Logistik dan Peralatan Pemadaman Karhutla
Dirjen Hubla: Operator Wajib Pastikan Keselamatan, Teknis Kapal dan Kesiagaan Bencana
Meramal Peran AI Buat Masa Depan Seni Rupa Indonesia
Raperda APBD Lampung 2027, Fokus Belanja Prioritas dan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:29 WIB

JMSI Tuba Gelar Diskusi Publik Fenomena El Nino dan Ketahanan Pangan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:35 WIB

Palestina Ingatkan Dampak Pemangkasan Bantuan WFP di Gaza

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:30 WIB

Qatar: Kontak AS dan Iran Terus Berlangsung

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:11 WIB

Pertemuan Menteri Keuangan APEC Resmi Dibuka di Hong Kong

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Lampung Dukung Logistik dan Peralatan Pemadaman Karhutla

Berita Terbaru

Iran Usul ke Qatar agar menerima Tim Pencari Fakta soal Penangkapan 3 Pilot Iran [xin]

Berita Utama

Qatar: Kontak AS dan Iran Terus Berlangsung

Rabu, 21 Okt 2026 - 13:30 WIB

Foto yang diabadikan pada 20 Oktober 2026 ini memperlihatkan suasana dalam Pertemuan Menteri Keuangan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Hong Kong, Tiongkok sSelatan. (Xinhua)

Berita Utama

Pertemuan Menteri Keuangan APEC Resmi Dibuka di Hong Kong

Rabu, 21 Okt 2026 - 13:11 WIB