Laporan : Vini
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menjaring masukan sekaligus mensosialisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Acara Konsultasi Publik RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043, di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Kamis (29/9).
Konsultasi Publik dibuka Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM Intizam mewakili Ketua Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, yang juga Sekdaprov Lampung.
Pada kesempatan itu, Intizam menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga melalui pengaturan penataan ruang akan terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dan perlindungan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.
Seperti ketahui, Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi teknis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan penataan ruang.
“Peraturan Pemerintah dimaksud mengamanatkan bahwa semua aktivitas pembangunan harus berdasarkan Rencana Tata Ruang. Dengan kata lain RTRW merupakan satu-satunya panduan Pemerintah dalam penerbitan Izin berusaha dan non berusaha melalui Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR),” jelas Intizam.
1 2 Selanjutnya
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
