Laporan : Rudi Alfian
LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) bersama jajaran Forkopimda Kabupaten setempat hadiri peringatan ke-XXVI Hari Otonomi Daerah (OTDA) Tahun 2022 secara virtual di Rumah Dinas Jabatan Bupati Lampura, Senin, (25/04).
Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Meujudkan Indonesia Emas 2045”, dilaksanakan secara virtual, mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi Covid-19 yang belum juga usai.
Sekilas dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melalui Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan apresiasi untuk para Kepala Daerah, Perangkat Daerah, dan masyarakat atas kontribusinya dalam penanganan pencegahan Covid-19, sehingga dapat menekan angka penyebaran virus tersebut di Indonesia.
“Melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat, maka kita dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19, saya juga menilai Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di massa yang akan datang,” ujarnya.
Penyelenggaraan otonomi daerah juga merupakan bentuk kebijakan Pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat,.
Melalui kebijakan tersebutm Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan Pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatif, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Untuk melaksankan otonomi daerah yang berkualitas sangatlah membutuhkan kepemimpinan adaptif. Pemimpin mampu menghadapi situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru,” jelasnya.
Diingatkan juga, salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah komposisi perimbangan keuangan pusat-daerah agar terjadi keterpaduan dan proporsionalitas yang mengacu pada sisi perbaikan nilai ekonomi daerah yang secara eksplisit akan lebih meningkatkan bargaining dan income masyarakat.
Dalam hal ini, Bupati Lampura, Budi Utomo menanggapi sangat baik dengan adanya arahan oleh Mendagri dengan adanya program yang telah disampaikan dapat membantu komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Untuk itu Kabupaten Lampura akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan peraturan tertentu, demi meningkatkan ekonomi daerah yang secara eksplisit akan lebih meningkatkan bargaining dan income masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
“Apa yang menjadi arahan Pak Menteri sangat membantu kita (Pemkab) untuk berkomunikasi dengan Pemerintah pusat. Intinya Program Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) merasa sangat terbantu dalam hal komunikasi,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan, Dandim 0412/LU Letkol Inf. Andi Sultan, Ka Kimal Letkol Mar Herman Sobli, Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail, Kajari Lampung Utara, Mukhzan, serta perwakilan tokoh elemen masyarakat setempat. (*)
