Pemda Harus Proaktif Sosialisasikan SPMB

Rabu, 2 April 2025 | 20:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Dorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.

“Saya kira pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid memahami proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah di tahun ajaran baru mendatang,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/4).

Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), SPMB 2025 menyediakan empat jalur masuk bagi siswa/siswi yaitu jalur domisili yang ditujukan bagi calon murid yang tinggal di dalam wilayah di sekitar sekolah yang dituju.  Berikutnya jalur afirmasi yang ditujukan bagi calon murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Selain itu juga ada jalur prestasi bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik dan atau nonakademik. Jalur lainnya adalah jalur mutasi yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena orang tuanya pindah kerja.

Baca Juga:  Fatikhatul Khoiriyah dan Agus Sulistio Dipercaya Pimpin DPC PKB Lampung Utara Periode 2026–2031

Sejumlah persyaratan pada setiap jalur yang disediakan tersebut wajib diterapkan pemerintah daerah (Pemda) secara transparan. Diperkirakan proses penerimaan murid tahun ajaran 2025-2026 akan mulai dibuka pada awal Mei hingga Juni 2025.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik total peserta didik (SD, SMP, dan SMA) pada tahun ajaran 2024/2025 di Indonesia yaitu 52, 91 juta siswa. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan peserta didik pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat 53,21 juta siswa.

Berdasarkan hal itu, Lestari mendorong agar Pemda segera menetapkan sejumlah persyaratan dari setiap jalur SPMB yang tersedia agar para orang tua murid dan calon murid baru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Soal Kenaikan Harga BBM Non Subsidi, Pemerintah Wajib Jelaskan

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar para pemangku kepentingan di daerah dapat menyosialisasikan sejumlah persyaratan pada SPMB 2025 secara transparan kepada masyarakat.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap kebijakan yang diterapkan pada SPMB 2025 dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang tersedia.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyak anak bangsa yang mengenyam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional akan semakin besar. Tentu saja, tegas Rerie, dengan kualitas SDM yang meningkat akan mendorong daya saing anak bangsa di tingkat global akan semakin baik.(“)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Nara


Sumber Berita : Jakarta MPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair
JMSI Lampung Hadiri Pengukuhan FPK, FKUB, dan FKDM
Gubernur Mirza Dorong Peran Bidan Perkuat Deteksi Dini Kanker Serviks di Lampung

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 00:02 WIB

Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:57 WIB

Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB