Mirza: Pemberantasan Korupsi Perlu Integritas dan Komitmen Aparatur

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Lampung yang diikuti oleh 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Acara tersebut berlangsung di Balai Keratun, lantai 3, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, beserta jajaran yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran KPK merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya bersama membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan, arah pembangunan nasional yang tertuang dalam visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa pembangunan di daerah harus selaras dengan arah dan prioritas pembangunan nasional.

“Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas yang sejalan dengan cita-cita nasional. Namun, semua itu tidak akan tercapai tanpa integritas dan komitmen bersama,” tegasnya.

Gubernur Mirza menyoroti pentingnya daya saing daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia mencontohkan, sektor pertanian seperti komoditas singkong dan berbagai komoditas pertanian lainnya masih menghadapi tantangan efisiensi dan produktivitas.

“Daya saing kita harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.

Menurutnya, integritas menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa integritas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun dan memperlambat laju pembangunan.

“Keterbatasan fiskal, dinamika ekonomi global, dan tantangan pemerataan pembangunan hanya bisa kita hadapi dengan integritas, kreativitas, dan akuntabilitas,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat kerja sama dan saling mengawasi dalam setiap proses kebijakan publik dan pengelolaan anggaran.

“Integritas harus menjadi budaya bersama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bersatu melawan korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” tutupnya.[]

Penulis : Desty

Editor : Nara J Afkar

Sumber Berita : Kominfo

Temukan berita-berita menarik lainnya