JAKARTA-Setelah di Sumabumi, kasus cacingan yang menimpa danak kembali terjadi di Bengkulu. Pemerintah harus lebih peka terhadap persoalan anak yang dimulai dari dalam kandungan. Kasus Raya di Sukabumi dan Bengkulu sangat miris terjadi di Indonesa.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, sekaligus Anggota DPR RI Komisi VIII menyatakan, Pemerintah sudah memiliki instrumen berupa UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan turunannya pada PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
Komisi VIII DPR RI juga telah mengesahkan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA), yang di antaranya memuat hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan terbaik serta berkelanjutan agar tumbuh dan berkembang secara optimal (Pasal 11 ayat 1).
“Meskipun UU Pengasuhan Anak secara khusus memang belum ada, tetapi instrumen pada berbagai aturan tersebut tetap bisa digunakan secara optimal. Apalagi kasus cacingan terjadi pada balita berusia 1 tahunan, yang masih masuk dalam cakupan usia pada UU KIA,” sambungnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menilai, Pemerintah perlu lebih maksimal mengimplementasikan regulasi tersebut. Misalnya terkait salah satu hak anak yang baru lahir adalah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Pasal 11 ayat 4), di mana faktanya anak-anak yang terkena cacingan ternyata belum terdaftar di BPJS.
Kemudian terkait tugas Pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melaksanakan kesejahteraan ibu dan anak (Pasal 18), di antaranya melalui pelayanan kesehatan, gizi, dan pemberian layanan kesejahteraan sosial. Namun, yang terjadi adalah anak-anak tersebut tinggal di rumah yang tidak layak serta tidak mendapatkan kecukupan gizi yang baik.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Nara J Afkar
Sumber Berita : Jakarta
