JAKARTA – Sejumlah program beasiswa yang dicanangkan pemerintah harus dapat direalisasikan dengan baik, dalam upaya membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi masyarakat.
“Kami berharap komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk tidak memotong alokasi anggaran beasiswa benar-benar dapat direalisasikan, demi akses pendidikan yang lebih luas bagi setiap warga negara,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 memang memerintahkan langkah efisiensi anggaran kepada para pemangku kebijakan mulai dari tingkat kementerian hingga bupati/walikota.
Namun, Inpres yang sama juga mengecualikan bantuan sosial untuk tidak terkena kebijakan efisiensi tersebut.
Sementara dalam paparan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2) lalu, terungkap skema rekonstruksi anggaran Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2025 merencanakan efisiensi sebesar Rp1,31 triliun (9%) dari alokasi anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Efisiensi juga direncanakan pada alokasi Beasiswa Pendidikan Indonesia sebesar Rp19,47 miliar (10%) dan efisiensi pada alokasi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebesar Rp21,37 miliar (10%).
Namun dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI itu, Menteri Diktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa sejumlah alokasi anggaran beasiswa yang dipaparkan itu tidak akan terkena efisiensi.
Lestari berpendapat langkah yang diambil Menteri Diktisaintek dalam merealisasikan sejumlah program beasiswa itu harus terus dikawal dan didukung semua pihak.
Karena, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya efisiensi anggaran pada sejumlah program beasiswa, yang termasuk bantuan sosial itu, akan berdampak semakin sulitnya akses pendidikan dan mengancam keberlangsungan pendidikan ribuan pelajar dan mahasiswa di tanah air.
Catatan Kemendiktisaintek tahun ini ada sebanyak 844.174 mahasiswa sebagai penerima beasiswa KIP-K. Bila kebijakan efisiensi diterapkan pada pos anggaran ini, tambah Rerie, diperkirakan 663.821 mahasiswa tidak mendapat beasiswa lagi.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar upaya efisiensi di sektor pendidikan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap pemerintah terus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan membuka seluas-luasnya kesempatan belajar bagi setiap anak bangsa.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Nara J Afkar
Sumber Berita : MPR RI, Jakarta
