Lemahnya Diplomasi Kemenag Negosiasi dengan Arab Saudi Rugikan Pelayanan Jemaah Haji

Jumat, 21 Juni 2024 | 10:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengkritik Kementerian Agama (Kemenag) terkait kondisi tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang mengalami overcapacity. Ketua Timwas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), menilai situasi tersebut mencerminkan kelemahan Kemenag dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

“Betul (ada kelemahan), mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus, karena jumlah jemaah kita besar, punya hubungan diplomatik yang baik,” ujar Gus Muhaimin di Makkah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2024).

Menurutnya, pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial. Ia menekankan pentingnya diplomasi yang kuat agar Indonesia dapat memperoleh tenda yang lebih layak dan manusiawi di masa mendatang.

Baca Juga:  Gubernur Mirza Mantap Hidupkan Agrikultur dan Pertanian di Lampung

“Oleh karena itu ketika Menteri Haji (Arab Saudi) dan Menteri Agama bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Gus Muhaimin juga menyoroti perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) turut serta dalam upaya negosiasi. Ia berharap Kemenlu dapat mendukung Kemenag sehingga posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas MCK yang memadai.

“Karena itu dibutuhkan kemampuan diplomasi, bargaining position antara Menag dengan Menteri Haji di sini,” tambahnya.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.

Baca Juga:  Rapat BAM DPR RI di Pekanbaru Soroti Sengketa Lahan PT SBP dan Masyarakat Rengat

“Oleh karena itu, saya berharap Kemenlu juga mem-back up sehingga kita punya negosiasi yang memadai, termasuk bargaining agar lokasi, kemudian fasilitas MCK yang sangat dikeluhkan. Yang paling pokok keluhan tiap tahun adalah fasilitas toilet MCK yang tidak memadai,” jelas Gus Muhaimin.

“Ini harus dijadikan titik tekan agar perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah, Mina itu terutama, betul-betul tanggung jawab soal MCK itu. Ini tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Main Hp Saat Bermotor, “Brak” Nurlinawati Hutasuhut pun Berpulang
BPN Mesuji Tinjau Lokasi PT Jinye Wood Industry Bersama Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan
Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran
Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026
Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon
SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok
PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi
Lampung 2045 dan Ekonomi Rente

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 23:59 WIB

Main Hp Saat Bermotor, “Brak” Nurlinawati Hutasuhut pun Berpulang

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:56 WIB

BPN Mesuji Tinjau Lokasi PT Jinye Wood Industry Bersama Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:58 WIB

Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Main Hp Saat Bermotor, “Brak” Nurlinawati Hutasuhut pun Berpulang

Jumat, 8 Mei 2026 - 23:59 WIB

#indonesiaswasembada

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

#indonesiaswasembada

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB