Langkah KIB Rumuskan Program Koalisi Dianggap Progresif

Kamis, 25 Agustus 2022 | 19:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga, Pribadi Kusman menilai langkah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyusun visi-misi dan program koalisi dinilai cukup progresif. Namun, muncul juga dugaan bahwa upaya tersebut hanya sebatas untuk buying time.

“Itu langkah progresif, tapi kalau langkah itu hanya buying time, kita takutnya anti klimaks. Akhirnya sekedar politik transaksional. Jangan sampai langkah-langkah KIB yang sampai sekarang ini kelihatannya bagus, jangan sampai menjadi anti klimaks,” tegas Airlangga di Jakarta, Kamis (25/8).

Airlangga menilai KIB melangkah secara progresif dengan catatan visi-misi dan program selanjutnya menjadi jalan bagi proses penjaringan calon presideb dan pelibatan calon bersama dengan uji publik.

Baca Juga:  Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza

Untuk itu, Airlangga menilai sikap KIB tidak ingin terburu-buru dalam melangkah sebagai bentuk kehati-hatian. Menurutnya, KIB mempertimbangkan dan melihat arah dan proses politik sebelum memutuskan penentuan nama calon presiden (capres).

Dalam pandangan Airlangga, KIB sedang membangun, memperkuat, memperindah mesin politik terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka akan melihat calon-calon yang akan tampil sejalan atau tidak dengan program tersebut. Menurut dia, kalau KIB memang berorientasi pada visi misi, maka akan lebih baik jika calon-calon yang akan dirangkul KIB juga ditampilkan dalam momen-momen politik bersama dengan publik.

Kendati KIB mendahulukan program dibandingkan menjual figur nama capres, namun kata Airlangga langkah KIB ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pengusungan capres di Amerika. Pasalnya, partai di Indonesia sebagian besar tidak bisa sendirian mengusung capres tanpa adanya koalisi.

Baca Juga:  Menlu Irak: Bentuk Komite 'Akurkan' Iran-AS

“Kalau Amerika itu prosesnya konvensi berbasis pada partai politik. Demorat punya konvensi sendiri, Republik juga demikian. Tapi kalau di Indonesia, model konvensi tidak relevan karena setelah konvensi dia harus membangun koalisi lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan, dalam waktu dekat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan kembali menggelar pertemuan.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan program-program KIB kepada publik pada Oktober 2022 mendatang. Sementara terkait penetapan capres, ia menyebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

4 Poin Pembicaraan Putin, Trump dan Xi Jinping
Disnakertrans Kabupaten Mesuji Tegaskan Tidak Ada Program Transmigrasi Baru
Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul
Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*
Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi
Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 05:25 WIB

4 Poin Pembicaraan Putin, Trump dan Xi Jinping

Kamis, 19 November 2026 - 21:29 WIB

Disnakertrans Kabupaten Mesuji Tegaskan Tidak Ada Program Transmigrasi Baru

Kamis, 19 November 2026 - 20:53 WIB

Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 November 2026 - 16:27 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Berita Terbaru

Berita Utama

4 Poin Pembicaraan Putin, Trump dan Xi Jinping

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:25 WIB

Berita Utama

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:32 WIB

Berita Utama

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:27 WIB