Langkah KIB Rumuskan Program Koalisi Dianggap Progresif

Kamis, 25 Agustus 2022 | 19:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga, Pribadi Kusman menilai langkah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyusun visi-misi dan program koalisi dinilai cukup progresif. Namun, muncul juga dugaan bahwa upaya tersebut hanya sebatas untuk buying time.

“Itu langkah progresif, tapi kalau langkah itu hanya buying time, kita takutnya anti klimaks. Akhirnya sekedar politik transaksional. Jangan sampai langkah-langkah KIB yang sampai sekarang ini kelihatannya bagus, jangan sampai menjadi anti klimaks,” tegas Airlangga di Jakarta, Kamis (25/8).

Airlangga menilai KIB melangkah secara progresif dengan catatan visi-misi dan program selanjutnya menjadi jalan bagi proses penjaringan calon presideb dan pelibatan calon bersama dengan uji publik.

Baca Juga:  Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot

Untuk itu, Airlangga menilai sikap KIB tidak ingin terburu-buru dalam melangkah sebagai bentuk kehati-hatian. Menurutnya, KIB mempertimbangkan dan melihat arah dan proses politik sebelum memutuskan penentuan nama calon presiden (capres).

Dalam pandangan Airlangga, KIB sedang membangun, memperkuat, memperindah mesin politik terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka akan melihat calon-calon yang akan tampil sejalan atau tidak dengan program tersebut. Menurut dia, kalau KIB memang berorientasi pada visi misi, maka akan lebih baik jika calon-calon yang akan dirangkul KIB juga ditampilkan dalam momen-momen politik bersama dengan publik.

Kendati KIB mendahulukan program dibandingkan menjual figur nama capres, namun kata Airlangga langkah KIB ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pengusungan capres di Amerika. Pasalnya, partai di Indonesia sebagian besar tidak bisa sendirian mengusung capres tanpa adanya koalisi.

Baca Juga:  DPR Mendesak Pemerintah Selamatkan 9 Anak Yang Disandera OPM

“Kalau Amerika itu prosesnya konvensi berbasis pada partai politik. Demorat punya konvensi sendiri, Republik juga demikian. Tapi kalau di Indonesia, model konvensi tidak relevan karena setelah konvensi dia harus membangun koalisi lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan, dalam waktu dekat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan kembali menggelar pertemuan.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan program-program KIB kepada publik pada Oktober 2022 mendatang. Sementara terkait penetapan capres, ia menyebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot
Masyarakat 8 Desa Minta HGU PT PAL Ditinjau Ulang
Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
Riyono Ingatkan Ancaman Karhutla Bisa Memuncak pada 2027, Minta Mitigasi Sejak Dini
Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional
PSN Swasembada Gula, Bupati Mesuji Dorong Masyarakat Kemitraan Tebu
Kepala BPN Mesuji Hadiri Kunjungan Kerja Dan Silaturrahmi Komisi I DPRD Provinsi Lampung
Galang – Sony Resmi, Berebut Kursi Wabup Way Kanan

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 20:43 WIB

Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot

Rabu, 2 September 2026 - 20:37 WIB

Masyarakat 8 Desa Minta HGU PT PAL Ditinjau Ulang

Rabu, 2 September 2026 - 19:38 WIB

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 2 September 2026 - 18:29 WIB

Riyono Ingatkan Ancaman Karhutla Bisa Memuncak pada 2027, Minta Mitigasi Sejak Dini

Rabu, 2 September 2026 - 18:26 WIB

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot

Rabu, 2 Sep 2026 - 20:43 WIB

#indonesiaswasembada

Masyarakat 8 Desa Minta HGU PT PAL Ditinjau Ulang

Rabu, 2 Sep 2026 - 20:37 WIB

#indonesiaswasembada

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 2 Sep 2026 - 19:38 WIB

#indonesiaswasembada

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 2 Sep 2026 - 18:26 WIB