Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara

Senin, 12 Mei 2025 | 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.

Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).

BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.

“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.

Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.

Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.

Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.

Baca Juga:  Hari Lingkungan Hidup 2025, BTB Toll dan HKA Tanam 500 Bibit Pohon di Rest Area 

“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.

Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.

Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.

Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.

Baca Juga:  Catatan 100 Hari Pemerintahan Mirza–Jihan: Dinas PMDT Perkuat BUMDesa, Desaku Maju, dan Transformasi Desa Digital

“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.

Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin. ##


Penulis : Rudi Alfian


Editor : Nara J Afkar


Sumber Berita : Sekolah Rakyat

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Saksi Ahli Polda Absen Sidang, PH Terdakwa WO
Kepemimpinan Solid, Rektor UIN RIL Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2025
Soal Konflik Iran-Israel, Andina Narang: Jangan Sampai Ada WNI yang Jadi Korban
RUU Penyiaran Dinilai Tak Relevan, DPR Usul Pisahkan Aturan untuk OTT dan TV Konvensional
Tingkatkan Kualitas SDM, ITBA DCC Lampung Kirim Dosennya Ikuti Training Nasional Pembelajaran Koding KEMDIKDASMEN
Kepala BPN dan Ketua PCNU Mesuji Teken PKS, Berikut Isi Perjanjiannya
Pelaku Penembakan di Arena Sabung Ayam Waykanan Menangis di Ruang Sidang Mengakui Kesalahan
Rapat Sinkronisasi Program Perumahan 2025, Lampung Komit Wujudkan Hunian Layak dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Berita Terkait

Selasa, 17 Juni 2025 - 21:35 WIB

Saksi Ahli Polda Absen Sidang, PH Terdakwa WO

Selasa, 17 Juni 2025 - 21:24 WIB

Kepemimpinan Solid, Rektor UIN RIL Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2025

Selasa, 17 Juni 2025 - 17:12 WIB

Soal Konflik Iran-Israel, Andina Narang: Jangan Sampai Ada WNI yang Jadi Korban

Selasa, 17 Juni 2025 - 17:09 WIB

RUU Penyiaran Dinilai Tak Relevan, DPR Usul Pisahkan Aturan untuk OTT dan TV Konvensional

Selasa, 17 Juni 2025 - 16:26 WIB

Tingkatkan Kualitas SDM, ITBA DCC Lampung Kirim Dosennya Ikuti Training Nasional Pembelajaran Koding KEMDIKDASMEN

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Saksi Ahli Polda Absen Sidang, PH Terdakwa WO

Selasa, 17 Jun 2025 - 21:35 WIB

#indonesiaswasembada

Kepemimpinan Solid, Rektor UIN RIL Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2025

Selasa, 17 Jun 2025 - 21:24 WIB