Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak para pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis dan memperoleh keuntungan di Provinsi Lampung untuk menunaikan kewajiban perpajakan di daerah. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Pajak yang dibayarkan di Lampung akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Karena itu kami berharap para pelaku usaha yang tumbuh dan berkembang di Lampung juga memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini,” ujar Gubernur saat menghadiri Tax Gathering Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan Tax Gathering yang digelar Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta ratusan wajib pajak dan pelaku usaha. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan kondisi perekonomian Lampung yang menunjukkan tren positif. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung mencapai Rp523,8 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp480 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 tercatat sebesar 5,28 persen. Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional dan menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Lampung terus bergerak secara produktif.
Menurut Gubernur Mirza, posisi geografis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera memberikan keuntungan strategis dalam mendorong perdagangan dan investasi. Dukungan infrastruktur seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Bakauheni turut memperkuat konektivitas dan distribusi barang.
Gubernur menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung saat ini ditopang oleh tiga sektor utama, yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan menyumbang porsi terbesar terhadap PDRB.
Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung dengan kontribusi mencapai 26,90 persen terhadap PDRB. Nilai ekonomi yang dihasilkan sektor ini diperkirakan mencapai sekitar Rp150 triliun.
Sementara itu, sektor industri pengolahan menyumbang 19,11 persen terhadap PDRB. Aktivitas pengolahan hasil pertanian dan perkebunan menjadi salah satu faktor yang memperkuat nilai tambah ekonomi daerah.
Adapun sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 12 persen terhadap PDRB Lampung. Besarnya aktivitas perdagangan menunjukkan tingginya perputaran ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.
Gubernur juga menyoroti berbagai komoditas unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi Lampung. Produksi ubi kayu mencapai sekitar 7,5 juta ton atau sekitar 70 persen dari produksi nasional, menjadikan Lampung sebagai sentra utama komoditas tersebut di Indonesia.
Di sektor pangan, produksi padi Lampung mencapai 3,25 juta ton pada 2025, meningkat sekitar 500 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan indeks pertanaman guna mencapai target produksi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.
Komoditas jagung juga menunjukkan potensi besar dengan produksi mencapai sekitar 1,25 juta ton. Selain itu, Lampung merupakan daerah unggulan untuk komoditas nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa sawit, dan berbagai subsektor peternakan.
Meski mencatat pertumbuhan ekonomi yang baik, Gubernur Mirza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan guna memperbaiki daya saing masyarakat.
Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur juga masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kepatuhan perpajakan menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mirza mengapresiasi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Lampung yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren membaik. Tingkat kepatuhan yang meningkat dinilai mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan.
Ia juga mengungkapkan adanya indikator positif berupa peningkatan pembelian kendaraan bermotor baru yang mencapai sekitar 29 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat Lampung yang terus menguat seiring membaiknya aktivitas ekonomi.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengapresiasi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Lampung yang terus menunjukkan tren membaik. Ia menyebut tingkat kepatuhan perpajakan meningkat dari kisaran 44 persen menjadi sekitar 66 hingga 69 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Sigit menegaskan bahwa pajak memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik lainnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan para wajib pajak perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Melalui penguatan kepatuhan perpajakan dan peningkatan kontribusi dunia usaha, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kapasitas pembangunan daerah akan semakin kuat. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih berkelanjutan.
Penulis : Desty Efriyani
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
