Komisi III Minta Dewas KPK Efektifkan Fungsi Pengawasan KPK

Kamis, 6 Juni 2024 | 16:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan ini Komisi III meminta penjelasan Dewan Pengawas KPK terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal KPK. Komisi III pun menekankan agar Dewas KPK bersinergi dengan pimpinan KPK, pasalnya belakangan ini diketahui ada perseteruan antara dewas dengan pimpinan KPK. Hubungan memanas itu setelah Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Dewas KPK.

“Komisi III meminta Dewan Pengawas KPK untuk meningkatkan sinergitas bersama Pimpinan KPK dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” papar Adies Kadir di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Baca Juga:  Wakil Gubernur Jihan Nurlela Tinjau Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Pasar Kota Krui

Selain itu dalam rapat ini, Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, mengaku kecewa dengan Dewas KPK karena adanya perseteruan antara Dewas dengan Pimpinan KPK. “Saya agak kecewa lihat dewas, pak. Kenapa saya melihatnya perseteruan dewas dan pimpinan KPK itu persis seperti awal-awal perseteruan dalam tanda kutip KY dan MA. itu persis,” ungkapnya.

Trimedya menuturkan Dewas diperlukan karena selama ini KPK sulit terkontrol. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyinggung hubungan Dewas dan Pimpinan KPK jauh sebelum Pemilu 2024, berjalan baik. “Mungkin karena tahun politik Komisi III kurang intensif melakukan pertemuan. Setahun lalu Pimpinan KPK dan Dewas baik-baik, masih,” ujarnya.

Di lain pihak Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengakui selama 2 tahun terakhir sulit untuk mengakses data KPK. “Dalam 2 tahun terakhir ini, akses kami untuk mendapatkan data-data itu juga mulai sulit,” ungkapnya.

Baca Juga:  Penyadapan, Komisi III DPR Hormati Proses Hukum

Menurut dia, terdapat ketentuan dari Pimpinan KPK, apabila Dewas meminta data, harus mengajukan dokumen ke pimpinan KPK. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Dewas KPK biasanya cukup meminta melalui kedeputian atau kesetjenan maka data akan diberikan dengan mudah.
Lebih lanjut Komisi III juga meminta Dewas KPK untuk meningkatkan fungsi pengawasan sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pembangunan kesadaran etik, pencegahan, maupun penanganan perkara etik untuk mencapai KPK yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Lepas Kontingen Porprov Lampung Tahun 2026, Begini Pesan Elfianah
Tim Sepak Bola Putra Mesuji Gilas Tuba 3-0 Pada Porprov X Lampung 2026
4 Poin Pembicaraan Putin, Trump dan Xi Jinping
Disnakertrans Kabupaten Mesuji Tegaskan Tidak Ada Program Transmigrasi Baru
Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul
Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Lepas Kontingen Porprov Lampung Tahun 2026, Begini Pesan Elfianah

Jumat, 20 November 2026 - 13:43 WIB

Tim Sepak Bola Putra Mesuji Gilas Tuba 3-0 Pada Porprov X Lampung 2026

Jumat, 20 November 2026 - 05:25 WIB

4 Poin Pembicaraan Putin, Trump dan Xi Jinping

Kamis, 19 November 2026 - 21:29 WIB

Disnakertrans Kabupaten Mesuji Tegaskan Tidak Ada Program Transmigrasi Baru

Kamis, 19 November 2026 - 20:53 WIB

Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul

Berita Terbaru

Berita Utama

4 Poin Pembicaraan Putin, Trump dan Xi Jinping

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:25 WIB