Komisi III Minta Dewas KPK Efektifkan Fungsi Pengawasan KPK

Kamis, 6 Juni 2024 | 16:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan ini Komisi III meminta penjelasan Dewan Pengawas KPK terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal KPK. Komisi III pun menekankan agar Dewas KPK bersinergi dengan pimpinan KPK, pasalnya belakangan ini diketahui ada perseteruan antara dewas dengan pimpinan KPK. Hubungan memanas itu setelah Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Dewas KPK.

“Komisi III meminta Dewan Pengawas KPK untuk meningkatkan sinergitas bersama Pimpinan KPK dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” papar Adies Kadir di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Baca Juga:  Wagub Lampung Minta Bendahara Koperasi Merah Putih Kelola Keuangan Secara Transparan

Selain itu dalam rapat ini, Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, mengaku kecewa dengan Dewas KPK karena adanya perseteruan antara Dewas dengan Pimpinan KPK. “Saya agak kecewa lihat dewas, pak. Kenapa saya melihatnya perseteruan dewas dan pimpinan KPK itu persis seperti awal-awal perseteruan dalam tanda kutip KY dan MA. itu persis,” ungkapnya.

Trimedya menuturkan Dewas diperlukan karena selama ini KPK sulit terkontrol. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyinggung hubungan Dewas dan Pimpinan KPK jauh sebelum Pemilu 2024, berjalan baik. “Mungkin karena tahun politik Komisi III kurang intensif melakukan pertemuan. Setahun lalu Pimpinan KPK dan Dewas baik-baik, masih,” ujarnya.

Di lain pihak Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengakui selama 2 tahun terakhir sulit untuk mengakses data KPK. “Dalam 2 tahun terakhir ini, akses kami untuk mendapatkan data-data itu juga mulai sulit,” ungkapnya.

Baca Juga:  Firman Soebagyo Minta Prabowo Waspadai Loyalitas Palsu di Lingkaran Kekuasaan

Menurut dia, terdapat ketentuan dari Pimpinan KPK, apabila Dewas meminta data, harus mengajukan dokumen ke pimpinan KPK. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Dewas KPK biasanya cukup meminta melalui kedeputian atau kesetjenan maka data akan diberikan dengan mudah.
Lebih lanjut Komisi III juga meminta Dewas KPK untuk meningkatkan fungsi pengawasan sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pembangunan kesadaran etik, pencegahan, maupun penanganan perkara etik untuk mencapai KPK yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping
Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN
Israel Melampaui Batas, Operasi Darat di Suriah Lebih dari 70 Penyerangan
Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan
Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS
4 Negara Desak Israel Buka Akses Masuk ke Gaza
Pemuda Indonesia Kagumi Jembatan Ngarai Besar Huajiang
PM Li Qiang Imbau Tiongkok-ASEAN Bersatu

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 20:51 WIB

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping

Senin, 16 November 2026 - 20:41 WIB

Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN

Senin, 16 November 2026 - 20:34 WIB

Israel Melampaui Batas, Operasi Darat di Suriah Lebih dari 70 Penyerangan

Senin, 16 November 2026 - 20:29 WIB

Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan

Senin, 16 November 2026 - 20:24 WIB

Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS

Berita Terbaru

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Shanghai Foundation Model Innovation Center, sebuah inkubator model besar yang menaungi lebih dari 100 perusahaan di Shanghai, Tiongkok timur, pada 29 April 2025. (Xinhua/Wang Ye)

Beijing

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping

Senin, 16 Nov 2026 - 20:51 WIB

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam debat umum sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB di New York, pada 24 September 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Berita Utama

Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:29 WIB

Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menghadiri taklimat pers di Teheran, Iran, pada 24 Agustus 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS

Senin, 16 Nov 2026 - 20:24 WIB