Komisi II Harap Pilkada Serentak 2024 Momentum Hadirkan Kepastian Hukum dan Efisiensi Anggaran

Kamis, 6 Juni 2024 | 16:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menilai Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada/Pilkada) serentak yang berlangsung di seluruh tingkat, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang akan berlansung pada November 2024 mendatang adalah tonggak sejarah karena baru pertama kalinya dilakukan oleh bangsa ini. Karena itu, ia mendorong agar Pilkada serentak tersebut dapat hadirkan kepastian hukum dan kepastian anggaran.

“Tujuan utama dari keserentakan ini pertama kita ingin memberikan kepastian hukum bahwasanya terselenggaranya pemerintahan ke depan dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih hasil pemilu kada serentak dari satu waktu yang sama,” ujar Aminurokhman di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6/2024).

Baca Juga:  Dukungan MPR Untuk Kolaborasi IFC dan Pertamina Hulu Energi Kembangkan Model Bisnis CCS

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga berharap adanya keserentakan penyelenggaraan ini mendorong efisiensi anggaran. “Kalau dulu (berlangsung) pemilihan guberur sendiri, kepala daerah tingkat kabupaten/kota sendiri, tentu itu ada cost yang lebih. Hari ini keserentakan ini diharapkan ada efisiensi. Tadi sudah dipaparkan oleh Pj Gubernur, KPU, maupun Bawaslu, target itu harus tercapai,” jelasnya.

Wali Kota Pasuruan 2000-2010 ini juga menjelaskan Pilkada serentak akan lebih efisien secara anggaran. Sebab, secara jumlah TPS, tentu berbeda dengan Pemilu 2024 yang berlangsung pada Februari lalu. Sebab, ia menekankan, kalau Pemilu tersebut jumlah pemilih di satu TPS maksimal 300 orang, maka dalam Pilkada serentak ini dimaksimalkan menjadi dua kali lipat, alias 600 orang.

Baca Juga:  Dasco Lepas 5000 Pemudik “Pulang Basamo”

“Nah dengan jumlah TPS yang lebih sedikit daripada jumlah pemilu maka (diharapkan) efisiensi anggaran akan tercapai. Kemudian juga menyangkut dengan Badan Adhoc yang juga berbeda,” harapnya.

Karena itu, dengan semua harapan itu, ia berharap penyelenggaraan Pilkada ini dapat berjalan baik dan kondusif, serta pemerintahan daerah juga ingin berkontribusi bersama masyarakat agar demokrasi ini bisa berjalan berkualitas dan kondusif. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Premanisme Ormas Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi, Harus Diberantas!
Penggerbakan Sabung Ayam di Karang Manik Tiga Polisi Dikabarkan Tewas
Pantau Arus Mudik, Pimpinan MPR Pulang Kampung Bareng Warga Gunakan Kapal Laut
Ardhito Ikuti Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Mendagri
Political Will untuk Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Harus Diperkuat
Ketua MPR Terima Penasihat Khusus Presiden Palestina
Besok THR ASN Non ASN Pemprov Lampung Cair
Program Perbaikan Jalan Mirza-Jihan Masuk Ruas Kalirejo-Bangun Rejo

Berita Terkait

Senin, 17 Maret 2025 - 21:46 WIB

Premanisme Ormas Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi, Harus Diberantas!

Senin, 17 Maret 2025 - 21:18 WIB

Penggerbakan Sabung Ayam di Karang Manik Tiga Polisi Dikabarkan Tewas

Senin, 17 Maret 2025 - 19:58 WIB

Pantau Arus Mudik, Pimpinan MPR Pulang Kampung Bareng Warga Gunakan Kapal Laut

Senin, 17 Maret 2025 - 19:14 WIB

Ardhito Ikuti Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Mendagri

Senin, 17 Maret 2025 - 19:03 WIB

Political Will untuk Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Harus Diperkuat

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Premanisme Ormas Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi, Harus Diberantas!

Senin, 17 Mar 2025 - 21:46 WIB

#indonesiaswasembada

Penggerbakan Sabung Ayam di Karang Manik Tiga Polisi Dikabarkan Tewas

Senin, 17 Mar 2025 - 21:18 WIB

#indonesiaswasembada

Ardhito Ikuti Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Mendagri

Senin, 17 Mar 2025 - 19:14 WIB