Komisi I DPR Apresiasi Netralitas TNI dalam Pemilu

Selasa, 18 Juli 2023 | 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf, mengapresiasi pernyataan Kapuspen Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait tindakan pencabutan baliho salah satu kandidat Calon Presiden di wilayah tanah lahan TNI di Muara Teweh Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Pencabutan baliho ini, jelas Almuzammil dianggap sebagai bukti konkret dari netralitas TNI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan.

Ketua Polhukam DPP PKS ini menyambut baik tindakan TNI yang menjunjung tinggi netralitas dalam proses demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:  HAJI 2026: Dugaan Pungli Tawaf di Makkah Terus Mencuat

“Tindakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang bahwa TNI dan Polri wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada. Netralitas ini merupakan bagian penting dari upaya melahirkan Pemilu yang berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Lampung ini.

Almuzammil berharap bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi seluruh aparat TNI dan Polri di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga:  Muzani : Polemik Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Diulang

“Netralitas dalam Pemilu merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh institusi Pertahanan dan keamanan dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya.

Almuzzammil Yusuf berharap bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan semakin memperkuat demokrasi Indonesia dan integritas proses demokrasi itu sendiri.

“Saya juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk secara bersama-sama menjaga netralitas dan integritas Pemilu. Dalam rangka menghadirkan Pemilu yang bersih, adil, dan demokratis,” tutup Muzzammil.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK
Jelang Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Lampung Minta Disdik dan Kemenag Maksimalkan Sosialisasi dan Patuhi Aturan
Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak
Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026
DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera
Hadapi El Nino, Lampung Perkuat Mitigasi dan Penyuluh Pertanian
HAJI 2026: Rieke Apresiasi Layanan Jamaah Lansia 
Kasum TNI Periksa 25 Kontainer Hasil Tangkapan AL di Batam

Berita Terkait

Jumat, 29 Mei 2026 - 20:52 WIB

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK

Jumat, 29 Mei 2026 - 11:43 WIB

Jelang Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Lampung Minta Disdik dan Kemenag Maksimalkan Sosialisasi dan Patuhi Aturan

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:14 WIB

Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:26 WIB

Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:17 WIB

DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:14 WIB

#indonesiaswasembada

Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:26 WIB

#indonesiaswasembada

DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:17 WIB