Komisi I DPR Apresiasi Netralitas TNI dalam Pemilu

Selasa, 18 Juli 2023 | 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf, mengapresiasi pernyataan Kapuspen Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait tindakan pencabutan baliho salah satu kandidat Calon Presiden di wilayah tanah lahan TNI di Muara Teweh Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Pencabutan baliho ini, jelas Almuzammil dianggap sebagai bukti konkret dari netralitas TNI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan.

Ketua Polhukam DPP PKS ini menyambut baik tindakan TNI yang menjunjung tinggi netralitas dalam proses demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:  Sekber 3 Konstituen Dewan Pers Rapat Pemantapan Sarasehan Jilid 2

“Tindakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang bahwa TNI dan Polri wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada. Netralitas ini merupakan bagian penting dari upaya melahirkan Pemilu yang berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Lampung ini.

Almuzammil berharap bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi seluruh aparat TNI dan Polri di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga:  Filsafat Politik dan Perang China

“Netralitas dalam Pemilu merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh institusi Pertahanan dan keamanan dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya.

Almuzzammil Yusuf berharap bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan semakin memperkuat demokrasi Indonesia dan integritas proses demokrasi itu sendiri.

“Saya juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk secara bersama-sama menjaga netralitas dan integritas Pemilu. Dalam rangka menghadirkan Pemilu yang bersih, adil, dan demokratis,” tutup Muzzammil.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”
Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan
DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa
DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030
Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global
Politik Bebas Aktif Kekuatan Diplomasi Parlemen Indonesia Ditengah Geopolitik Global 
Jakarta Siap-Siap Banjir dan Tenggelam
Progres KDKMP Lampung Barat Diminta Tepat Waktu

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:12 WIB

“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:29 WIB

Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:10 WIB

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:34 WIB

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:23 WIB

Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global

Berita Terbaru

HUTAN menjadi satu kebutuhan. Akankah Indonesia masih akan memiliki Hutan lestari? [Net/Ist]

#indonesiaswasembada

“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”

Jumat, 26 Jun 2026 - 11:12 WIB

ALIH FUngsi sawah-hutan menjadi pemukiman mengancam hidup orang banyak. DPR minta pemerintah jangan serampangan soal alih fungsi lahan. [Net/ist]

#indonesiaswasembada

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Jun 2026 - 09:10 WIB

PELANTIKAN Jaringan Media SIber Indonesia (JMSI) Riau Perioide 2025-2030. Dheni Kurnia kembali pimpin JMSI Riau untuk periode kali kedua. [JMSI/Ist]

#indonesiaswasembada

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Jumat, 26 Jun 2026 - 08:34 WIB

Wartawan Lintaslampung di DPR/MPR/DPD RI

#indonesiaswasembada

Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global

Jumat, 26 Jun 2026 - 08:23 WIB