Komisi I DPR Apresiasi Netralitas TNI dalam Pemilu

Selasa, 18 Juli 2023 | 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf, mengapresiasi pernyataan Kapuspen Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait tindakan pencabutan baliho salah satu kandidat Calon Presiden di wilayah tanah lahan TNI di Muara Teweh Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Pencabutan baliho ini, jelas Almuzammil dianggap sebagai bukti konkret dari netralitas TNI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan.

Ketua Polhukam DPP PKS ini menyambut baik tindakan TNI yang menjunjung tinggi netralitas dalam proses demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:  Serapan Anggaran Disperindag Lampung Utara Disorot, Terindikasi Markup dan Fiktif?

“Tindakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang bahwa TNI dan Polri wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada. Netralitas ini merupakan bagian penting dari upaya melahirkan Pemilu yang berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Lampung ini.

Almuzammil berharap bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi seluruh aparat TNI dan Polri di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga:  Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot

“Netralitas dalam Pemilu merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh institusi Pertahanan dan keamanan dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya.

Almuzzammil Yusuf berharap bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan semakin memperkuat demokrasi Indonesia dan integritas proses demokrasi itu sendiri.

“Saya juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk secara bersama-sama menjaga netralitas dan integritas Pemilu. Dalam rangka menghadirkan Pemilu yang bersih, adil, dan demokratis,” tutup Muzzammil.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Penarikan Raperda Perubahan Bentuk Hukum BPD
Peduli Dampak Kemarau Panjang, Polres Way Kanan Bantu Air Bersih kepada Warga
Pemprov Lampung Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Didorong Lebih Berdampak ke Masyarakat
Dampak Erupsi Menurun, Sekolah Kembali Dibuka dan Penerbangan Mulai Normal
Anggota DPR Eva Stevany Mengaku Masuk Kelompok Desil 4 Harta LHKPN 2025 Rp 3,5 Milyar 
Pemprov Lampung Pastikan Kesiapsiagaan Destana Hadapi Dampak Erupsi Anak Krakatau
Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Kabupaten Lampung Selatan Uji Kesiapan Sirene Tsunami dan Jalur Evakuasi Pesisir
Sugiat Minta Kader Gerindra Sumut di Eksekutif dan Legislatif Jadi ‘Jubir’ Prabowo

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 16:35 WIB

DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Penarikan Raperda Perubahan Bentuk Hukum BPD

Selasa, 8 September 2026 - 16:18 WIB

Peduli Dampak Kemarau Panjang, Polres Way Kanan Bantu Air Bersih kepada Warga

Selasa, 8 September 2026 - 16:14 WIB

Pemprov Lampung Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Didorong Lebih Berdampak ke Masyarakat

Selasa, 8 September 2026 - 16:10 WIB

Dampak Erupsi Menurun, Sekolah Kembali Dibuka dan Penerbangan Mulai Normal

Selasa, 8 September 2026 - 15:09 WIB

Anggota DPR Eva Stevany Mengaku Masuk Kelompok Desil 4 Harta LHKPN 2025 Rp 3,5 Milyar 

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Dampak Erupsi Menurun, Sekolah Kembali Dibuka dan Penerbangan Mulai Normal

Selasa, 8 Sep 2026 - 16:10 WIB