KLHK Belum Berikan Izin Pengelolaan Tanah dan Hutan untuk Masyarakat Adat di Papua

Selasa, 19 September 2023 | 14:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyebut izin pengelolaan tanah dan hutan hingga sekarang belum diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) kepada masyarakat adat di Papua. Di lain sisi, ia menyebut izin pengelolaan justru diberikan untuk kawasan hutan industri maupun perkebunan besar swasta.

“Ya, dalam pertemuan dengan masyarakat adat, mewakili dari 6 suku dan 6 provinsi yang ada terkait dengan pengakuan kepada masyarakat adat, dalam melakukan pengelolaan lahan dan hutan adat,” ujar Budhy ketika ditemui tim Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Baca Juga:  Pemprov Lampung Raih Penghargaan Pahlawan Kemandirian Desa pada Indonesia Kita Awards 2026

Ia mengungkapkan bahwa aspirasi dan bahan yang telah diterima akan dibahas lebih lanjut bersama mitra komisi IV DPR RI dalam rapat kerja. Terlebih, masyarakat adat Papua telah mengajukan izin tersebut sejak 2022 lalu.

“Tentu bahannya apa yang ada sudah kita terima saat ini akan kita sampaikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, terkait dengan permohonan Izin pengelolaan terhadap lahan dan hutan ini oleh masyarakat adat,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar.

Baca Juga:  Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza

Adapun terkait dengan sengketa lahan yang terjadi, dirinya mengatakan hal tersebut akan diserahkan kepada komisi III DPR RI dan akan disampaikan kepada pimpinan DPR. “Pimpinan DPR juga nanti bisa menindaklanjuti apa yang menjadi hasil dari dialog ini yang di luar dari kewenangan komisi IV,” pungkasnya..(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*
Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi
Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’
Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai Rp 1.300 T
PBB: Operasi Militer Israel Picu Pengungsian Palestina dari Deir al-Balah di Gaza
Majelis Taklim Nurul Anshor Lampung Gelar Tausyiah Kebangsaan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 November 2026 - 16:27 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 November 2026 - 15:47 WIB

Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*

Kamis, 19 November 2026 - 15:21 WIB

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’

Berita Terbaru

Berita Utama

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:32 WIB

Berita Utama

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:27 WIB



Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea (atas, kedua dari kanan), menyampaikan pernyataan di Sanaa, Yaman, pada 2 Mei 2025. (Xinhua/Mohammed Mohammed)

Berita Utama

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:21 WIB