KLHK Belum Berikan Izin Pengelolaan Tanah dan Hutan untuk Masyarakat Adat di Papua

Selasa, 19 September 2023 | 14:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyebut izin pengelolaan tanah dan hutan hingga sekarang belum diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) kepada masyarakat adat di Papua. Di lain sisi, ia menyebut izin pengelolaan justru diberikan untuk kawasan hutan industri maupun perkebunan besar swasta.

“Ya, dalam pertemuan dengan masyarakat adat, mewakili dari 6 suku dan 6 provinsi yang ada terkait dengan pengakuan kepada masyarakat adat, dalam melakukan pengelolaan lahan dan hutan adat,” ujar Budhy ketika ditemui tim Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Baca Juga:  Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Mesuji Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Desa Labuhan Permai   

Ia mengungkapkan bahwa aspirasi dan bahan yang telah diterima akan dibahas lebih lanjut bersama mitra komisi IV DPR RI dalam rapat kerja. Terlebih, masyarakat adat Papua telah mengajukan izin tersebut sejak 2022 lalu.

“Tentu bahannya apa yang ada sudah kita terima saat ini akan kita sampaikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, terkait dengan permohonan Izin pengelolaan terhadap lahan dan hutan ini oleh masyarakat adat,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Komitmen Optimalkan Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian

Adapun terkait dengan sengketa lahan yang terjadi, dirinya mengatakan hal tersebut akan diserahkan kepada komisi III DPR RI dan akan disampaikan kepada pimpinan DPR. “Pimpinan DPR juga nanti bisa menindaklanjuti apa yang menjadi hasil dari dialog ini yang di luar dari kewenangan komisi IV,” pungkasnya..(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Innalillah…3 Meninggal Peserta Latsarmil Koperasi Merah Putih
Wamendikdasmen: Indonesia Kekurangan Guru 561 Ribu
Dihadapan Wamendikdasmen, Gubernur Akui Lampung Masih Minim Lapangan Kerja
14 Juli 2026 MPLS Sekolah Rakyat Kota Baru
Elfianah: Bed Dryer Mutus Ketergantungan Petani
Lampung Siap-Siap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
Walikota Eva Siap Olok Gading Jadi Wisata Budaya
Gubernur Dorong Kebangkitan Budaya Lampung

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:23 WIB

Innalillah…3 Meninggal Peserta Latsarmil Koperasi Merah Putih

Jumat, 26 Juni 2026 - 06:50 WIB

Wamendikdasmen: Indonesia Kekurangan Guru 561 Ribu

Jumat, 26 Juni 2026 - 06:47 WIB

Dihadapan Wamendikdasmen, Gubernur Akui Lampung Masih Minim Lapangan Kerja

Kamis, 25 Juni 2026 - 23:37 WIB

14 Juli 2026 MPLS Sekolah Rakyat Kota Baru

Kamis, 25 Juni 2026 - 22:59 WIB

Elfianah: Bed Dryer Mutus Ketergantungan Petani

Berita Terbaru


DPR RI TB Hasanudin Meminta Latsarmil SPPI untuk di evaluasi agar tidak merugikan banyak pihak. DPR minta fokus pada pendidikan manajemen koperasi saja [Far/Ist]

#indonesiaswasembada

Innalillah…3 Meninggal Peserta Latsarmil Koperasi Merah Putih

Jumat, 26 Jun 2026 - 07:23 WIB

RAKORNAS LPTK PTMA Wamendikdasmen akui Indonesia kekurangan guru yang begitu banyak. [Adp]

#indonesiaswasembada

Wamendikdasmen: Indonesia Kekurangan Guru 561 Ribu

Jumat, 26 Jun 2026 - 06:50 WIB

RAKORNAS LPTK PTMA di Lampung, Gubernur dan Wamendikdasmen bersilaturahmi di Mahan Agung Bandarlampung, Kamis (25/6/2026). [Adp]

#indonesiaswasembada

Dihadapan Wamendikdasmen, Gubernur Akui Lampung Masih Minim Lapangan Kerja

Jumat, 26 Jun 2026 - 06:47 WIB


SEKOLAH Rakyat ternyata dihadapkan persoalan sebagian besar orang tua belum siap melepas anaknya mengikuti pendidikan berbasis asrama [De]

#indonesiaswasembada

14 Juli 2026 MPLS Sekolah Rakyat Kota Baru

Kamis, 25 Jun 2026 - 23:37 WIB

BUPATI Mesuji dan Gubernur Lampung saat memastikan persoalan petani dapat diminimalisir [Na]

#indonesiaswasembada

Elfianah: Bed Dryer Mutus Ketergantungan Petani

Kamis, 25 Jun 2026 - 22:59 WIB