JAKARTA – Rapat Gabungan MPR RI menyepakati pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden RI. Total ada 72 anggota dari perwakilan MPR dan DPD.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antara pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani ingin kekosongan jabatan wakil presiden segera diisi setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. MPR akan gaspol proses pemilihan wapres pengganti Gibran agar kekosongan jabatan tersebut tidak berlangsung terlalu lama.
Muzani menjelaskan Tim Verifikasi akan memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Tim itu diketuai langsung seorang Pimpinan MPR.
MPR juga membentuk Tim Ad Hoc dengan jumlah anggota sama. Tim itu diketuai secara kolektif oleh tiga Wakil Ketua MPR RI.
Muzani menyebut anggota kedua tim berasal dari semua unsur fraksi MPR dan DPD. Tim Ad Hoc bertugas mempersiapkan draf ketetapan, mekanisme, dan aturan teknis pengangkatan wakil presiden baru.
Muzani menegaskan pembentukan kedua tim merupakan bagian dari keputusan rapat gabungan. Proses konstitusional akan berjalan setelah surat dikirim ke Presiden.
“Ini lah beberapa keputusan penting pada hari ini. Kami mohon doa, dukungan, dan support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata Muzani.
MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026. Rapat itu membahas empat agenda penting setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November, salah satunya pelantikan wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026.(*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
