JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai praktik politik tidak sehat yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Ia menyoroti fenomena sejumlah politisi yang memilih mundur dari partai atau kelompok politiknya, tetapi dinilai belum sepenuhnya meninggalkan kepentingan dan agenda kelompok sebelumnya.
Firman menyebut praktik tersebut sebagai “kutu busuk politik”, yakni perilaku politik yang menurutnya dilakukan secara tersembunyi dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok.
“Saya bicara dengan lembut, tapi tolong pahami dengan keras. Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini soal kedaulatan negara. Dan kedaulatan negara itu di atas segala-galanya. Karena kedaulatan negara itu juga adalah kedaulatan rakyat,” ujar Firman dalam siaran pers, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu datang dari luar negeri, tetapi juga dapat muncul dari dalam melalui praktik politik yang tidak transparan dan manipulatif.
Firman kemudian menguraikan tiga karakter yang menurutnya perlu diwaspadai dalam dinamika politik nasional.
Pertama, politisi yang hanya berganti identitas politik tanpa mengubah perilakunya. Ia menyoroti sejumlah pihak yang memilih mengundurkan diri secara bersama-sama, menyampaikan pernyataan perpisahan melalui video, tetapi tetap mempertahankan jabatan dan fasilitas yang dimiliki.
“Ini bukan keberanian. Ini namanya menyelamatkan diri. Orang berani itu bertahan dan bertanggung jawab. Orang yang hanya ganti baju tapi tidak ganti watak, besok dia akan menghisap di tempat yang baru,” tegas legislator dapil Jateng III ini.
Kedua, pihak yang menunjukkan loyalitas secara terbuka, tetapi diduga masih membawa agenda kelompok lamanya. Firman menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan serius apabila terjadi di lingkungan pemerintahan.
Ia secara khusus mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak mudah percaya terhadap pernyataan loyalitas yang hanya disampaikan melalui pernyataan publik.
“Presiden Prabowo harus waspada. Jangan lengah. Jangan percaya begitu saja kepada orang yang baru datang mengaku loyal, hanya karena dia sudah mundur dari kelompok lamanya. Loyalitas itu tidak diukur dari video pamit. Loyalitas itu diukur dari perbuatan, dari keputusan yang pahit, dari keberanian melawan kelompoknya sendiri,” ujarnya.
Ketiga, Firman meminta agar upaya pembenahan pemerintahan dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah hati. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, ia menyatakan mendukung langkah Presiden Prabowo membersihkan praktik-praktik yang berpotensi merusak kedaulatan negara, termasuk dugaan penyadapan terhadap kepala negara di luar prosedur hukum.
“Kalau mau bersih-bersih, jangan setengah hati. Politik itu hitam putih. Tidak ada abu-abu dalam soal loyalitas kepada negara. Yang loyal, dirangkul. Yang tidak loyal, disingkirkan,” katanya.
Firman juga menegaskan bahwa peringatannya bukan didasarkan pada persoalan pribadi, melainkan pengalaman panjangnya dalam dunia politik dan lembaga legislatif.
Ia mengaku melihat pola serupa dalam berbagai momentum politik, ketika sejumlah pihak memilih meninggalkan kelompoknya saat menghadapi persoalan, kemudian tampil seolah-olah menjadi pihak yang menyelamatkan keadaan.
“Ketika Orde Baru mau jatuh, banyak yang ramai-ramai mundur. Ketika partai mau hancur, banyak yang ramai-ramai pamit. Polanya selalu sama. Mereka lompat dari kapal yang bocor, lalu mengaku sebagai pahlawan penyelamat. Padahal mereka adalah bagian dari kebocoran itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa persoalan loyalitas di sekitar Presiden berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat. Menurutnya, Presiden merupakan simbol negara yang memperoleh mandat melalui pemilihan rakyat sehingga setiap keputusan pemerintahan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan, keberadaan orang-orang yang membawa kepentingan kelompok tertentu di sekitar kepala negara berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan.
“Kalau Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang tidak loyal, yang hanya cari aman, yang membawa agenda kelompok, maka keputusan Presiden tidak lagi murni untuk rakyat. Keputusan Presiden akan dibelokkan,” ujarnya.
Firman menilai apabila kondisi tersebut dibiarkan, kekuasaan berpotensi dikendalikan oleh kelompok kecil yang memiliki pengaruh terhadap orang-orang di sekitar Presiden.
“Itulah kenapa saya katakan: kedaulatan negara itu adalah kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan negara bocor, kedaulatan rakyat ikut bocor,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek politik dan pemerintahan, Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Politik mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan faktor penting bagi dunia usaha dan iklim investasi.
Menurutnya, ketidakpastian politik serta praktik-praktik yang tidak sehat di lingkungan kekuasaan dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat penguatan ekonomi nasional.
“Pengusaha itu butuh kepastian. Kalau politiknya tidak hitam putih, kalau di sekitar Presiden masih banyak kutu busuk yang bersembunyi, maka investor tidak akan percaya. Ekonomi tidak akan kuat. Karena ekonomi yang kuat itu butuh politik yang bersih,” katanya.
Atas dasar itu, Firman menyampaikan tiga permintaan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Pertama, kepada Presiden Prabowo, ia meminta agar tetap tegak dan waspada dalam mengelola pemerintahan. Presiden juga diminta menguji loyalitas setiap orang berdasarkan rekam jejak dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
Kedua, kepada aparat penegak hukum, Firman meminta agar mengusut tuntas berbagai praktik yang berpotensi merusak kedaulatan negara, termasuk dugaan penyadapan di luar prosedur hukum. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa tebang pilih dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ketiga, kepada masyarakat, ia mengajak agar tidak mudah terpengaruh oleh pernyataan politik atau video pengunduran diri yang dinilai menarik perhatian publik. Masyarakat diminta mencermati rekam jejak dan tindakan nyata para politisi.
Firman menegaskan bahwa kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai, kelompok, jabatan, maupun individu.
“Kedaulatan negara di atas segala-galanya. Di atas partai, di atas kelompok, di atas jabatan, di atas pribadi siapapun. Siapapun yang bermain-main dengan kedaulatan negara, dia berhadapan dengan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Lampung
