Kerja Pj Gubernur Harus Efektif dan Tepat Sasaran, Soal DBH, Walikota Gak Semuanya Salah

Senin, 1 Juli 2024 | 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, Ahmad Novriwan meminta Pj Gubernur Lampung, Samsudin cermat dalam memimpin dan memilih kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajarannya. 

Alasannya kata dia, pejabat yang berkompeten mampu melaksanakan tugas dengan baik serta mampu memimpin OPD tanpa ada “tekanan”. Pimpinan OPD bukan hanya mengikuti perintah atasan namun bisa memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat.

“Pejabat yang sedang dalam jabatan, beri kepercayaan penuh. Angkat SDM yang ada yang sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki. Bagaimana mau maksimal jika seorang pejabat rangkap jabatan dan kurang berkompeten. Bila perlu ganti kepala OPD yang tidak bisa bekerja dengan baik,” kata Novriwan, Senin (1/7/24).

Pemilik media online lintaslampung.com ini juga meminta Pemprov Lampung untuk segera mencarikan formula menyelesaikan persoalan dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten/kota, agar polemik DBH tidak berlarut.

“Terlebih waktu Pj Gubernur Lampung Samsudin, menjabat sebentar. Kegiatan Pj Gubernur Lampung jangan sebatas seremonial atau kerja-kerja yang kurang bermanfaat,” ucapnya.

Baca Juga:  Korban Tipu Gelap di Lampung Utara Minta, Tersangka Segera Ditangkap

Salah satu tugas utama Pj Gubernur adalah memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengqn baik. Pertanyaan sekarang adalah, apakah KPU dan Bawaslu telah berkordinasi soal data kependudukan. Atau sudahkah KPU melakukan model penyelenggaraan Pilkada sekarang dengan situasi data nasional yang silang sengkarut!?.

“Kalau data kependudukan dan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pilkada Lampung termasuk yang dicuri? Ini harus difikirkan KPU, Bawaslu dan Pemprov Lampung. Tujuannya agar Pilkada kita berjalan dengan baik. Karena ini amanah tang dipikul Pj Gubernur,” imbuh Novriwan.

Novriwan juga mensikapi polemik DBH, ia menyarankan agar pemerintah pusat langsung membagikan, membayarkan DBH langsung ke rekening kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemprov. Alasannya kata dia, khawatir tidak disalurkan oleh Pemprov atau ditunda-tunda pembayarannya.

“Saran saya langsung aja ditransfer ke kabupaten/kota. Karena mereka (pemkab/pemkot) pemiliknya. Jadi tugas Pemprov hanya kordinatif dan insyaallah tepat sasaran,” imbuhnya.

Baca Juga:  JMSI Pusat: Opini Bagian dari Kerja Pers, Laporan USK Dinilai Salah Kamar

Tak hanya itu, mantan aktivis HMI ini juga mensikapi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung tertanggal 2 Mei 2024 lalu, tercatat Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak membayarkan tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji Ke-13 kepada 3.878 ASN guru daerah sebesar Rp9.800.879.000 (hampir Rp10 M) ,- Tahun Anggaran 2023.

Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan ASN guru namun dialihkan untuk kegiatan keagamaan dan lainnya. Menurut Novriwan itu tidak salah. Karena pemkot memiliki skala prioritas. Termasuk DBH salah satu penyelesaian pelbagai persoalan.

“Saya berharap kasus yang terjadi sekarang tak terulang. Kasihan guru, ASN yang susah payah mengabdi. Dan ASN juga harus arif bijaksana melihat persoalan yang dihadapi Walikota. Dan ini contoh kasus,”kata dia.


Penulis : Nara


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : JMSI Lampung

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025
Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli
Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius
Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD
FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti
DPRD Mesuji Gelar Paripurna Raperda Tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2024
PFI Pusat Tunjuk Juniardi Sebagai Plt Ketua PFI Lampung
Pemprov Lampung Ikuti Rapat Persiapan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Zulkifli Hasan

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:48 WIB

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:58 WIB

Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:52 WIB

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:45 WIB

FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Jul 2025 - 13:48 WIB

#indonesiaswasembada

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Jul 2025 - 09:52 WIB