Kemendagri Jelaskan Tata Cara Pengelolaan dan Manfaat DBH-CHT

Kamis, 24 Maret 2022 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan tata cara pengelolaan dan manfaat pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Menurutnya, sebagai bentuk akuntabilitas, setiap uang yang dihasilkan termasuk yang bersumber dari pendapatan daerah harus dan dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Langkah tersebut perlu dilakukan dengan tetap menjaga sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pengelolaaan DBH-CHT tidak lepas dari pengelolaan keuangan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan cerminan dari keseluruhan kegiatan pemerintahan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan juga pengawasan terkait pengaturan hak dan kewajiban daerah,” terangnya dalam Webinar Keuda Update Seri ke-11 bertajuk “Optimalisasi Penggunaan DBH-CHT untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri, Rabu (23/3).

Baca Juga:  Polres Tulang Bawang Gelar KRYD di Malam Akhir Pekan, Berikut Lokasi dan Sasaran Utamanya

Dijelaskannya, secara prinsip pengelolaan DBH dilakukan dengan dua cara. Pertama by origin, yang artinya daerah penghasil mendapatkan persentase lebih besar, dan daerah lainnya di provinsi tersebut memperoleh persentase berdasarkan pemerataan.

“Cara kedua adalah dengan prinsip by actual, yaitu besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik penghasil maupun daerah yang mendapat persentase pemerataan, didasarkan atas realisasi penyetoran pajak negara, atau Penerimaan Negara Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran berjalan,” tambah Fatoni.

Baca Juga:  Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji

Di sisi lain, kata Fatoni, penggunaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program dengan prioritas di bidang kesehatan. Hal ini untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

“Kemendagri secara konsisten melakukan pembinaan terhadap pengelolaan DBH-CHT dengan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Kemendagri juga melakukan pemetaan, inventarisasi, kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah terhadap tiga bidang, 10 program, dan 33 kegiatan yang terkait penggunaan DBH-CHT yang tercantum di dalam petunjuk teknis yang disesuaikan dengan Permendagri terkait,” terangnya.

Fatoni menguraikan, pemetaan, inventarisasi, kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam surat dari Kemendagri dan menjadi dasar pengelolaan DBH-CHT dalam APBD tahun 2022.

Baca Juga:  Mesuji Puncaki Rilis Sekber SPM Kemendagri, Urutan Teratas se-Lampung

“Saya berharap fungsi APBD dapat berjalan optimal untuk mendanai pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Kualitas pengelolaan belanja daerah harus ditingkatkan agar lebih produktif, fokus pada layanan dasar pada masyarakat, sehingga peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” tandasnya.

Adapun dalam webinar tersebut turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Kudus H.M. Hartopo, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil. ##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur
Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  
CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual
PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung
Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke
Pastikan Pelayanan Publik Bersih Dari Praktik Pungli, Wakapolres Mesuji Gelar Sidak
Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:43 WIB

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:34 WIB

CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:33 WIB

PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:39 WIB

Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:18 WIB

Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:15 WIB

DPD RI Berperan Aktif Pengawasan Ibadah Haji 2024

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

#CovidSelesai

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB