Jokowi Dinilai Lebih Terganggu dengan ‘Polusi Budaya’ daripada ‘Polusi Udara’

Rabu, 23 Agustus 2023 - 18:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai ada yang hilang dari Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi yang dilakukan di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Yaitu, persoalan tidak disinggungnya sama sekali terkait persoalan polusi udara yang kondisinya sangat buruk dan tidak sehat saat ini. Sayangnya, Presiden Jokowi lebih fokus pada polusi budaya di awal pidatonya.

Lanjutnya, seharusnya Presiden juga menyampaikan komitmen dan ketegasan kebijakan pemerintah untuk segera mengatasi persoalan polusi udara di beberapa kota besar yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga, jangan sampai benar terjadi adanya anggapan, bahwa Presiden lebih terganggu dengan polusi budaya daripada adanya polusi udara yang tidak sehat selama ini.

Padahal sebelumnya pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi menilai kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk dan tidak sehat. Beliau menyebut kualitas udara di DKI berada di angka 156 dengan keterangan ‘Tidak Sehat’.

“Atas persoalan ini saya meminta Jokowi tidak hanya menyalahkan musim kemarau selama tiga bulan terakhir sebagai penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Sebab,pencemaran udara ini muncul akibat aktivitas manusia yang berpengaruh pada lingkungan seperti naiknya jumlah kendaraan, aktivitas industri yang menghasilkan gas emisi dan lain-lain,” urai Johan dalam keterangan rilisnya yang di Jakarta, Selasa (22/08/2023)..

Baca Juga:  Rapat Paripurna DPR Sepakat Revisi UU DKJ menjadi inisiatif DPR

Johan menilai persoalan polusi udara di Jakarta semakin memburuk akibat pemerintah lalai dan kurang serius melakukan regulasi kebijakan untuk melindungi lingkungan. Hal ini terbukti pada Oktober 2021 Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara dengan peringkat kesembilan sebagai negara penghasil polusi terbesar dunia.

Legislator dapil wilayah NTB I itu meminta agar pemerintah tidak hanya memutuskan keputusan jangka pendek untuk mengatasi polusi udara seperti yang diungkap Jokowi dengan cara rekayasa cuaca dan intervensi lainnya. Namun, harus ada kebijakan yang tegas terhadap tindak kejahatan pencemaran lingkungan serta menuntaskan berbagai persoalan lingkungan yang ada di Jabodetabek khususnya.

“Persoalan polusi udara ini tidak bisa diselesaikan dengan cara instan namun harus berkelanjutan dan memerlukan upaya masif dari segala pihak. Pemerintah harus menjadi pelopor untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kebersihan kualitas udara,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Baca Juga:  Pj Gubernur Lepas Jalan Sehat Sarungan dalam Rangka Hari Santri 2024

Johan juga meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi yang mengatur secara komprehensif terkait unsur pencemar yang berbahaya dan beracun di udara, serta memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Jabodetabek. “Sesuai dengan mandat konstitusi kita ‘bahwa negara harus menjamin atas hak warga negara atas kelangsungan hidup yang layak dan kualitas kehidupan yang baik.” kata Johan.

Persoalan Polusi udara menurutnya berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang sangat serius. Sehingga negara harus mengawasi, mengendalikan dan menertibkan setiap tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Johan meminta negara harus menjamin penegakan hukum dalam upaya pelestarian lingkungan.(*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Teguh Santosa: Pernyataan Bersama RI dan China Menguatkan Kedaulatan Indonesia
Kejati Amankan Rp 61, 2 M Pada Kasus PT LEB
MTQ Dorong Penguatan Ukhuwah Jelang Pilkada 2024
Kejari Mesuji Terima Pengembalian Kerugian Negara, Kasus Korupsi DD Mantan Kepala Desa Sidomulyo
Ketua Komisi XIII Menerima Aspirasi Industri Tembakau
Rapat Paripurna DPR Sepakat Revisi UU DKJ menjadi inisiatif DPR
Pj. Gubernur Samsudin Tanam Cabai di Lampung Timur
Pemerintah Minta Perusahaan Platform Digital Penuhi Kerja Sama yang sudah Disepakati

Berita Terkait

Rabu, 13 November 2024 - 07:00 WIB

Teguh Santosa: Pernyataan Bersama RI dan China Menguatkan Kedaulatan Indonesia

Rabu, 13 November 2024 - 04:45 WIB

Kejati Amankan Rp 61, 2 M Pada Kasus PT LEB

Rabu, 13 November 2024 - 00:40 WIB

MTQ Dorong Penguatan Ukhuwah Jelang Pilkada 2024

Selasa, 12 November 2024 - 17:33 WIB

Kejari Mesuji Terima Pengembalian Kerugian Negara, Kasus Korupsi DD Mantan Kepala Desa Sidomulyo

Selasa, 12 November 2024 - 16:52 WIB

Ketua Komisi XIII Menerima Aspirasi Industri Tembakau

Selasa, 12 November 2024 - 15:07 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Tanam Cabai di Lampung Timur

Selasa, 12 November 2024 - 15:01 WIB

Pemerintah Minta Perusahaan Platform Digital Penuhi Kerja Sama yang sudah Disepakati

Selasa, 12 November 2024 - 12:50 WIB

Kejati Terima Pelimpahan Perkara Perpajakan dari Penyidik PPNS Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

Berita Terbaru

#pilihankukotakkosong

Teguh Santosa: Pernyataan Bersama RI dan China Menguatkan Kedaulatan Indonesia

Rabu, 13 Nov 2024 - 07:00 WIB

#pilihankukotakkosong

Kejati Amankan Rp 61, 2 M Pada Kasus PT LEB

Rabu, 13 Nov 2024 - 04:45 WIB

#pilihankukotakkosong

MTQ Dorong Penguatan Ukhuwah Jelang Pilkada 2024

Rabu, 13 Nov 2024 - 00:40 WIB

Berita Utama

Ketua Komisi XIII Menerima Aspirasi Industri Tembakau

Selasa, 12 Nov 2024 - 16:52 WIB