BANDAR LAMPUNG – Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung hari Rabu (21/5/2025) kemarin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), OPD terkait: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Perindag, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, juga perusahaan pakan ternak, dan Peternak Rakyat PPN dalam rangka persiapan menghadapi panen raya jagung.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD Lampung ini bertujuan untuk membahas strategi dan koordinasi antara pemerintah, Bulog, dan stakeholder terkait dalam menghadapi panen raya jagung yang akan terjadi pada bulan Juni dan Juli mendatang.
“Komisi 2 ingin memastikan bahwa panen raya jagung di Lampung dapat berjalan lancar sesuai mandatory Presiden terkait HPP (harga pembelian pemerintah) dan memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan masyarakat,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Lampung, Ahmad Basuki, Kamis (22/5/2025) malam.
Menurut politisi asal PKB ini, dalam RDP tersebutpihaknya membahas beberapa hal, diantaranya meminta Bulog untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi panen raya jagung, termasuk ketersediaan gudang dan fasilitas penyimpanan.
“Kami juga membahas tentang harga jagung yang harus diterima oleh petani, serta mekanisme penetapan harga yang adil dan transparan. Jika diperlukan dibuatkan skema tabel harga konversi kadar air, mengingat Bulog hanya membeli dengan mekanisme satu harga, yaitu Rp 5.500 dengan kadar air 14%, tidak seperti penugasan pembelian gabah any quality dan tanpa kadar air. Sementara jagung panen petani kadar airnya di atas 14%, bahkan rata-rata berkisar 32% hingga 39%,” urainya.
Sedangkan kepada OPD terkait dan perusahaan pakan ternak, Komisi 2 DPRD Lampung meminta agar dapat memberikan dukungan kepada petani, termasuk penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil panen. Serta memperbanyak danmenganggarkan program hilirisasi bantuan drayer di sentra-sentra komoditas.
“Kami berharap, perusahaan pakan ternak juga bisa ikut menyerap panen jagung petani sesuai dengan basis HPP yang ditetapkan pemerintah. Kami juga membahas kerja sama antara pemerintah, Bulog dan peternak rakyat PPN untuk memastikan peternak rakyat di Lampung yang menjadi end user jagung bisa mendapatkan jagung dan terpenuhi kebutuhan tahunan dengan harga yang terjangkau demi keberlangsungan peternakan mereka. Jangan sampai peternak mati dilumbung pakan,” tambah Abas, panggilan beken Ahmad Basuki.
*Kawal Bersama
Ketua Komisi 2 DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menyatakan bahwa HPP jagung sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo dan harus dikawal bersama supaya petani benar-benar bisa mendapatkan harga yang sudah ditetapkan.
“HPP jagung sudah ditetapkan oleh Presiden, kita harus kawal bersama supaya petani benar-benar bisa mendapatkan harga yang sudah ditetapkan, mereka juga harus tersenyum seperti halnya petani padi,” ujarnya seraya meminta Bulog dan OPD terkait untuk memantau secara ketat harga jagung di pasar dan memastikan bahwa petani tidak dirugikan oleh tengkulak atau pemain tengah yang tidak bertanggung jawab.
Penulis : Desty
Editor : ANis
Sumber Berita : DPRD Lampung
