Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Inflasi November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy), menurun dibanding inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5,71% (yoy).
Penurunan ini ditopang inflasi Volatile Food (VF) yang menurun karena extra effort pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi Administered Prices (AP) yang masih tinggi. Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm).
“Pencapaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara. Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar 10% (yoy) pada November 2022. Kemudian India dan US yang realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77% (yoy) dan 7,7% (yoy),” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pelandaian inflasi pada November 2022 menjadi modal yang baik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pasalnya, akhir tahun identik dengan kenaikan harga berbagai macam kebutuhan.
“Ini modal yang cukup baik mengingat akhir tahun sudah mulai naik harga-harga kebutuhan secara umum. Harga telur udah mulai menanjak ini,” tegasnya, Jumat (2/12).
Berdasarkan komponen, volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar -0,22%% (mtm) atau 5,70% (yoy). Beberapa komoditas pangan yang menyumbang terhadap inflasi November yakni telur ayam ras, tomat, beras, tempe, tahu mentah dan bawang merah. Sementara komoditas yang menyumbang andil deflasi m-to-m yakni cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar -0,08% dan -0,03%. Harga telur mengalami kenaikan disebabkan pasokan yang terbatas di tengah peningkatan permintaan sepanjang November.
Nailul mengungkapkan inflasi bulan November 2022 lebih utama disumbang oleh sektor transportasi dibanding sektor pangan.
“Inflasi bulan November ini masih disebabkan oleh transportasi mas yang inflasinya masih di angka 15 persen. Sedangkan inflasi makanan, minuman, dan tembakau berada di angka 5,87 persen,” tambahnya.
Menurutnya, kenaikan BBM beberapa saat lalu masih menyisakan dampak ganda pada sektor transportasi.
“Jadi memang dampak domino kenaikan harga BBM sudah mereda, namun efek ke transportasi masih terjadi hingga kini,” pungkasnya.
Dampak positif Nataru
Sementara itu, Ekonom dari Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan, ada dampak positif dari hari raya Natal dan Tahun Baru untuk perekonomian Indonesia. Masyarakat yang bergerak, meningkat konsumsinya akan membuat perekonomian berputar meski harga sudah pasti akan naik.
“Kondisi pada bulan Desember, dimana ada Natal dan Tahun Baru. Kondisinya masyarakat beraktivitas, berlibur, akan menunjang proses meningkatkan permintaan dan akan menggerakkan ekonomi, konsekuensinya memang tentu harga agak naik keatas,” kata Prof Rudi, Jumat (2/12).
Bagi Rudi, pergerakan masyarakat di moment Nataru menjadi pendorong perekonomian yang bagus, dan bisa dinikmati oleh semua pihak.
“Sisi positif, ekonomi bergerak, tetapi harapan kota ekonomi bergerak juga dinikmati UMKM, mikro kecil dan menengah. Tidak hanya usaha besar. Contoh misalnya hotel, bukan cuma hotel besar, losmen juga. Potensi usaha kecil makanan, oleh-oleh,“ sebut Prof Rudi.
Selain itu, produsen maupun pengusaha juga jangan main harga terlalu besar, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang tumbuh.
Sementara itu, dia meminta pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan bahan pokok jelang libur Nataru. “ Harapan kami, pemerintah menjaga ketersediaan barang yang terutama berkaitan dengan volatile food, misal beras, daging, bumbu dapur, minyak goreng,” jelas Prof Rudi.
Selama barang tersedia, daya beli masyarakat juga akan terus ada. Soal inflasi, Prof Rudi mengatakan bulan Desember, inflasi bisa berada sampai 6%. Ini adalah angka yang moderat dan dapat dikelola.
“Mobilitas mulai makin baik, mulai melakukan perjalanan, leisure, dengan adanya peningkatan permintaan, dicirikan dari inflasi yang bergerak masih dalam koridor yang bisa dikendalikan oleh otoritas yaitu Bank Indonesia dan pemerintah. ##
