Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA– Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mendorong Pemerintah memperjuangkan kuota terbaik bagi calon jamaah haji Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan menyusul keputusan pemerintah Saudi Arabia yang membuka kuota haji 1443 H untuk 1 juta jamaah. HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama hendaknya memperjuangkan melalui jalur diplomasi tingkat tinggi, agar Indonesia mendapat kuota terbaik. Dan jangan hanya pasif menerima berapa pun alokasi kuota untuk Indonesia. Tetapi perlu melakukan segala upaya, kalau perlu untuk membuktikan keseriusan Pemerintah, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Saudi supaya mendapatkan kuota terbaik tersebut.
“Sudah ada kepastian dari Saudi untuk membuka kuota haji 1443 H bagi 1 juta jamaah termasuk dari luar Saudi. Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu segera memastikan lebih detail soal syarat-syaratnya, serta memperjuangkan kuota terbaik untuk calhaj dari Indonesia, mengingat daftar tunggu yang sangat panjang. Ditambah sudah 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/4).
HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR-RI, mengurusi masalah keagamaan ini mencatat, tahun 2019 di mana jumlah jamaah haji berkisar 2,5 juta orang, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 218.150 orang. Artinya, dengan jumlah jamaah di tahun 2022 sebanyak 1 juta jamaah, minimal Indonesia bisa memperoleh alokasi bagi 87.631 orang.
“Kami mendorong agar kuota Indonesia bisa di atas 100 ribu orang. dengan upaya diplomasi tingkat tinggi, sekaligus melobi untuk menggunakan jatah kuota yang tidak terpakai dari negara lain. Ini penting, selain untuk mengobati keinginan warga Muslim Indonesia melaksanakan rukun Islam yang ke lima (haji), juga agar antrean jamaah calon haji dari Indonesia ke depannya tidak semakin panjang, dan tak teratasi,” sambungnya.
HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS mendesak Kemenag mempersiapkan persoalan teknis keberangkatan haji. Baik melalui persiapan internal, koordinasi dengan Komisi VIII DPR-RI, hingga komunikasi dan sosialisasi dengan ormas Islam dan asosiasi-asosiasi penyelenggara haji dan umrah.
Pasalnya sesuai kalender Hijriyah, pemberangkatan jamaah haji 1443 H diperkirakan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Dzulqa’dah 1443 H atau bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2022.
“Artinya waktu yang tersisa kurang dari dua bulan lagi. Kemenag khususnya Ditjen PHU harus mengebut persiapan dan memastikan semuanya dalam keadaan siap, jangan sampai justru terjadi insiden yang merugikan Jemaah dan mencoreng nama Indonesia dalam pelaksanaan haji 1443 H nanti,” lanjutnya.
Secara khusus HNW meminta Kemenag memastikan proses seleksi calon jamaah berjalan dengan baik, adil, dan bisa diterima oleh semua calon jamaah tunggu sejak tahun 2020.
Selain itu terkait biaya haji yang harus dibayarkan jamaah (bipih), jangan sampai memberatkan calon jamaah. Berdasarkan RKAT keuangan haji BPKH, bipih tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 38,745 juta. Tetapi berdasarkan laporan Ditjen PHU Kemenag kepada Komisi VIII DPR-RI (16/3/2022), bipih tanpa protokol kesehatan ketat diproyeksikan sebesar Rp 42 juta.
“Kami berharap Kemenag mengajukan angka bipih yang lebih rasional dan tidak memberatkan jamaah haji. Apalagi pihak Saudi juga sudah tidak memberlakukan pembebanan yang berdampak pada penambahan pembiayaan, agar keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2022, berjalan tenteram dan aman tanpa menimbulkan persoalan, baik dalam hal penentuan calon jemaah haji yang bisa berangkat, alokasi kuota maupun biaya. Agar jemaah haji bisa ikhlas dan khusyu’ saat laksanakan ibadah haji, sehingga haji mereka mabrur dan doa mereka untuk kesehatan dan keselamatan Indonesia juga maqbul,” pungkasnya.(*)
